Anggota DPR RI Perjuangkan Nasib Guru Honorer Jatim dan Prihatin Sekarang Pahlawan Tanpa Penghargaan

SURYA.co.id | PASURUAN - Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk posisi guru ternyata belum maksimal. Masih banyak guru honorer yang kesulitan mengisi posisi PPPK tersebut. termasuk di Jawa Timur.

“Hari ini, saya duduk bersama dengan teman - teman guru honorer dari beberapa wilayah di Jawa Timur. Saya menyerap aspirasi mereka. Ternyata banyak masalah,” kata Moh Haerul Amri, anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI usai duduk dan berdiskusi bersama dengan guru - guru honorer yang tergabung Guru dan Tenaga Kependikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Jawa Timur, pada Sabtu (21/1/2023).

Gus Aam -sapaan akrab Moh Haerul Amri- terkejut masih banyak benang kusut permasalahan guru honorer yang belum terurai. Sekalipun ada jalan PPPK, tapi ternyata masih banyak kendala di lapangan.

“Kalau zaman dulu, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi, kalau zaman sekarang guru itu pahlawan tanpa tanda penghargaan. Bayangkan saja masih banyak kawan - kawan guru yang statusnya masih honorer,” ungkap Gus Aam.

Menurutnya, PPPK ini menjadi problem semua daerah. Penyebabnya adalah biaya. Saat Kemendikbud Ristek menyampaikan akan rekrutmen 1 juta PPPK termasuk guru, tampaknya belum komunikasi dengan instansi terkait.

Sehingga, kata Gus Aam, pelaksanaannya masih amburadul. Harusnya, pengadaan 1 juta pegawai PPPK itu menjadi beban APBN. Faktanya, APBD sebuah daerah juga harus menanggung beban gaji pegawai ini.

“Ada beberapa daerah yang tidak sanggup karena beban belanja pegawai sudah membengkak. Sehingga Pemkab atau Pemkot hanya membuka peluang PPPK itu kecil karena menyesuaikan APBD masing - masing,” jelasnya.

Dampaknya, lanjut Gus Aam, peluang teman - teman guru honorer menjadi PPPK ini semakin kecil. Karena kuota untuk PPPK dibatasi. Menurutnya, rekrutmen 1 juta pegawai dengan status PPPK itu hanya lip service.

“Daerah yang kemampuan anggarannya kecil otomatis tidak mau spekulasi membuka peluang PPPK yang besar. Nah, inilah yang membuat permasalahan guru honorer semakin tidak terurai,” tambahnya.

Untuk itu, ia dan rekan sejawatnya di Komisi X akan mencarikan solusi yang terbaik untuk pemerintah daerah dan pusat. Perlu ada win - win solution agar rekrutmen PPPK ini tidak terkendala biaya.

“Harapan saya sih, rekrutmen PPPK dan selanjutnya itu menjadi beban APBN. Sehingga guru - guru honorer ini bisa berstatus PPPK. Minimal, membantu memberikan kelayakan bagi guru - guru kita,” tegasnya.

Poin utamannya, kata politisi Partai NasDem ini menjembatani teman-teman guru honorer di daerah dengan pemerintah pusat. Apa yang menjadi kegelisahan mereka akan diangkat dan dibawa ke Jakarta.

Sekadar informasi, jumlah kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak 970.410, termasuk formasi PPPK guru agama. Jumlah formasi PPPK 2022 itu penjumlahan dari sisa formasi PPPK 2021.

Total formasi PPPK 2022 yang sudah diajukan pemda sebanyak 343.631, termasuk formasi PPPK guru agama. Sedangkan sisa formasi guru PPPK 2021 sebanyak 212.392.

Berdasarkan catatan perekrutan PPPK guru oleh Kemendikbud Ristek, hingga kini baru ada 293.860 guru lulus dan dapat formasi. Ada sekitar 193.000 guru lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi.

Kemendikbud Ristek menargetkan 1 juta honorer yang diangkat tetapi formasi yang diajukan daerah baru menyentuh angka 40,9 persen atau hampir separuh yang ditargetkan.

Ia juga mendengar aspirasi agar pemerintah juga memikirkan nasib tenaga pendidik seperti operator, satpam atau penjaga sekolah, penjaga perpustakaan dan lain sebagainya yang nasibnya belum jelas dan terlupakan.

“Ini bahan yang perlu saya sampaikan saat rapat kerja. Dalam pendidikan sekolah itu kan ada dua, ada pendidik yakni guru. Dan tenaga pendidik di luar guru yang nasibnya juga perlu kami pikirkan,” imbuhnya.

M Yudha, Ketua GTKHNK Jawa Timur berharap apa yang menjadi aspirasi teman - teman guru honorer atau sukwan ini bisa didengar oleh pemerintah. Banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

“Ada yang belum connected. Rata-rata Pemda takut membuka peluang PPPK karena benturan dengan anggaran daerah. Sedangkan, pemerintah pusat menyampaikan akan ada pembukaan formasi besar,” tegasnya.

Dia memohon agar guru - guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu mendapatkan prioritas untuk bisa diangkat PPPK secara otomatis. Pertimbangannya karena pengabdiannya selama dinas selama ini.