Sore Nanti, Aries Agung Paewai Dilantik Sebagai Pj Wali Kota Batu

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Aries Agung Paewai dijadwalkan dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Pj Wali Kota Batu di Gedung Negara Grahadi., Kamis (19/1/2023) sore.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan M Ali Kuncoro, Rabu (18/1/2023) malam, memastikan pelantikan telah masuk jadwal gubernur.

“Insya Allah Pj Wali Kota Batu akan dilantik Kamis sore pukul 16.30 WIB,” tegas Ali.

Berdasarkan informasi, geladi resik pelatikan Pj Wali Kota Batu, Rabu (18/1/2023) malam, juga diikuti Aries Agung Paewai yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah sempat tarik ulur, akhirnya nama Penjabat (Pj) Wali Kota Batu diputuskan Kemendagri melalui Surat Keterangan (SK) Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Keputusan itu dinyatakan dalam SK Mendagri Nomor 100.2.1.3 – 6344 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim, Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Batu, akhirnya ditetapkan Aries Agung Paewai sebagai Pj Wali Kota Batu.

Sebelumnya ada enam nama calon Pj Kota Batu, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim Hudiyono, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai, Pulung Chausar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jatim dan Indyah Aryani Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Jatim. Yang Kemudian mengerucut menjadi tiga besar, yakni Aries Agung Paewai, Hudiyono dan Zadim Efisiensi.

Namun karena belum ada keputusan soal nama Pj saat masa jabatan Dewanti Rumpoko mantan Wali Kota Batu habis pada 27 Desember 2022, akhirnya Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa, menunjuk Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi, sebagai Plh (Pelaksana Harian) Wali Kota Batu.

“Selanjutnya agar saudara melaksanakan pelantikan terhadap sdr Aries Agung Paewai sebagai Pejabat Walikota Batu sesuai peraturan perundang-undangan,” isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut Mendagri juga menuliskan wewenang penuh PJ terpilih sebagaimana tugas wali kota. Di antaranya, pengisian jabatan dan mutasi pegawai.

Selain itu bisa membatalkan perizinan yang sudah ditetapkan oleh walikota sebelumnya dan mengeluarkan perizinan yang sifatnya berbeda dengan pejabat sebelumnya.