Berita Kota Kediri

Koruptor Proyek Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom Dituntut 6 Tahun Penjara

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Deddy Humana
surya.co.id/didik mashudi
Sidang Online di Ruang Cakra PN Surabaya dengan agenda pembacaan tuntutan perkara tindak pidana korupsi paket pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kota Kediri, Rabu (18/1/2023). 

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus di Surabaya melakukan Sidang Online di Ruang Cakra dengan agenda pembacaan tuntutan perkara tindak pidana korupsi paket pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Rabu (18/1/2023).

Ada tiga terdakwa masing -masing atas nama Bagianto Hari Ratmoko, Yudhistira Dewa Pribadi dan terdakwa Aris Dwi Kusuma Negara. Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum C Wahyo Suryo Wardhana, S.H.,M.H dan Akhmad Siswantoro, S.H dan Penasehat Hukum Prodeo.

Harry Rachmat, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjelaskan, pada tahun anggaran 2019 Pemkot Kediri mendapat paket pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom yang dimenangkan oleh CV Sekawan Elok dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.857.806.000.

Dalam dokumen kontrak, terdakwa Bagianto Hari Ratmoko sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK. "Sedangkan terdakwa Yudhistira Dewa Pribadi dalam dokumen kontrak sebagai Direktur CV Sekawan Elok namun dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan dalam pekerjaan karena semua proses pekerjaan dilakukan oleh terdakwa Aris Dwi Kusuma Negara," kata Harry.

Dalam dokumen kontrak Aris sebagai Tenaga K3 dengan cara diborongkan kepada Didik Riyanto dan dilanjutkan oleh Purwanto sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut putus kontrak dan mengakibatkan kerugian negara Rp 969.639.620.

Tuntutan pidana terdakwa Bagianto Hari Ratmoko yang terbukti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pidana Penjara selama 6 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp 200 juta. Kalau denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. Membayar uang pengganti sebesar Rp 3 juta dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Barang bukti berupa 28 buah dokumen tetap terlampir dalam Berkas Perkara
Biaya perkara Rp.10.000.

Sementara terdakwa, Aris Dwi Kusuma Negara pasal yang terbukti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pidana Penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp 200.000.000, apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp 13.122.873.

Memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan uang sejumlah Rp 46 juta yang telah dititipkan pada penuntut umum digunakan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut sebesar Rp 13.122.873 sisanya sejumlah Rp 32.877.126 dikembalikan kepada terdakwa.

Barang bukti berupa : 36 buah dokumen dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Yudhistira Dewa Pribadi dan biaya perkara Rp10.000.

Sementara terdakwa, Yudhistiro Dewa Pribadi pasal yang terbukti : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pidana Penjara selama 5 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp 200 juta, apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Kurungan selama satu tahun. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp 132.734.122 dikurangi Rp 50 juta yang telah dititipkan pada Penuntut Umum dan yang harus dibayar sejumlah Rp 82.734.122.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun.

Barang bukti berupa 28 buah dokumen dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Bagianto Hari Ratmoko, 6 buah dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara, satu unit laptop warna hitam dan satu HP warna hitam beserta nomornya dikembalikan kepada saksi Tatte Hino Dina dan membayar biaya perkara Rp 10.000.

Sidang akan dilanjutkan Rabu, 25 Januari 2023 atas nama terdakwa Bagianto Hari Ratmoko, Aris Dwi Kusuma Negara dan terdakwa Yudhistira Dewa Pribadi dengan agenda pledoi. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved