Berita Kota Surabaya

Kontraktor Puskesmas Ketabang Gugat Pemkot Surabaya, Tuding PPK Ingin Kuasai Proyek Tanpa Membayar

"Perhitungan kami, PPK terlambat sekitar dua pekan untuk membersihkan bongkaran. Sehingga ini sangat berdampak," kata Purwanto.

surya/bobby constantine Koloway
Bangunan lama Puskesmas Ketabang sebelum dibongkar. Saat ini, bangunan ini tengah dalam proses pembangunan ulang. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Pemkot Surabaya memutus kontrak dengan CV Hasan Sejati sebagai kontraktor Puskesmas Ketabang. Pemutusan ini berbuntut panjang dengan munculnya wacana gugatan dari pihak kontraktor.

Polemik ini berawal dari pemutusan kontrak dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap kontraktor. Di antara alasan pemutusan kontrak, kontraktor dinilai wanprestasi akibat tidak bisa menyelesaikan keseluruhan bangunan seusai batas waktu yang disepakati yaitu tahun 2022.

Berlaku pada tahun anggaran 2022, nilai proyek ini mencapai Rp7,1 miliar. Ditandatangani 30 Mei 2022, kontrak ini dilakukan dengan cara Kontrak Harga Satuan (Unit Price). Berdasarkan penilaian pemkot, progress pekerjaan bangunan berlantai tiga itu baru mencapai 37,27 persen hingga 26 November 2022. Kemudian pada 28 November terbitlah Berita Acara Pemutusan Kontrak tersebut.

Kuasa Hukum CV Hasan Sejati, M Purwanto menganggap pemutusan kontrak ini sebagai perlakuan sepihak. Menurut Purwanto, ada beberapa alasan Pemkot yang tidak berdasar.

Purwanto menerangkan, molornya waktu pengerjaan tersebut di antaranya karena lambatnya PPK dalam memindahkan sisa bongkaran bangunan sebelumnya. Memang, bangunan Puskesmas Ketabang lama dibongkar terlebih dahulu sebelum kemudian dibangun baru.

"Perhitungan kami, PPK terlambat sekitar dua pekan untuk membersihkan bongkaran. Sehingga ini sangat berdampak," kata Purwanto, Selasa (17/1/2022).

Kemudian PPK juga melakukan pengubahan volume di tengah pengerjaan. "Klien kami awalnya tidak mempermasalahkan hal ini dan tetap mengerjakan sekalipun tanpa perjanjian ulang," katanya.

Alasan lainnya, Purwanto juga keberatan dengan klaim PPK soal persentase pengerjaan yang tuntas dikerjakan pihaknya. Berdasarkan perhitungan pihaknya, persentase pengerjaan bukan 37,27 persen, namun telah mencapai 59 persen.

Perbedaan persentase ini karena beda definisi pencatatan. Menurut PPK, progress yang dapat dicatat adalah yang telah terpasang dan berfungsi. Sedangkan menurut Purwanto, PP Nomor 22 Tahun 2020 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 memuat aturan soal pencatatan yang berbeda dengan definisi dari pemkot.

"Perhitungan progress pekerjaan yang dilakukan oleh PPK mengada-ada dan menyimpang dari ketentuan Kontrak dalam PP maupun Peraturan Menteri," tegas Purwanto.

Padahal, besaran persentase kerja tersebut juga berpengaruh pada pembayaran tagihan. Kemudian, PPK juga melakukan opname proyek atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan. "Jadi bukan saja pemutusan kontrak secara sepihak yang menjadi tujuan PPK, namun juga ingin “merampok” atau ingin memiliki hasil pekerjaan CV Hasan Sejati tanpa harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan," paparnya.

Alasan lain, pihaknya juga belum menerima surat peringatan ketiga sebelum pemberian pemutusan kontrak tersebut. "Justru, kami menerima peringatan ketiga setelah ada pemutusan kontrak," ungkapnya.

Dampak kerugian pun di depan mata. Selain tidak dapat mencairkan anggaran, juga masuk dalam daftar hitam (blacklist) hingga berpotensi kehilangan uang jaminan pelaksanaan senilai Rp 481 juta.

Atas berbagai dasar itu, pihaknya kini tengah menyiapkan gugatan yang ditujukan kepada Dinkes Surabaya. Selain menuntut pembatalan pemutusan kontrak, pihaknya juga bersedia menyelesaikan kerja dengan tambahan waktu. "Klien kami beriktikad baik untuk menyelesaikan kerja ini. Namun kami belum pernah mendapatkan kesempatan ini," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved