3 Kontraktor Masuk Daftar Hitam, PUPR Tulungagung Melelang Ulang 10 Proyek 2022 Senilai Rp 12 Miliar

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memutus kontrak 3 proyek yang gagal dikerjakan. Ketiga kontraktor yang mengerjakan juga dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). Menurut Kepala PUPR Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, tiga perusahaan itu semuanya dari luar kota.

“Ada yang dari Malang, yang lain saya lupa. Sebelumnya kami sudah melayangkan SP3 sebelum putus kontrak,” ungkap Dwi Hari.

Salah satu yang diputus kontraknya adalah proyek Sendang-Penampihan. Tiga kontraktor ini ada yang tidak mengerjakan proyek sama sekali, ada yang dikerjakan namun tidak sesuai target.

Dua di antaranya tidak dibayar sama sekali karena dianggap total loss. Sementara satu lainnya dikerjakan namun tidak tuntas. “Kami lakukan penghitungan bersama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), berapa yang harus dibayarkan. Namun tetap kami blacklist,” ujar Dwi Hari.

Dinas PUPR Tulungagung juga langsung melelang 10 paket proyek yang gagal lelang di tahun 2022. Dari 10 proyek ini ada anggaran Rp 12 miliar yang akhirnya tidak terserap. Selain itu ada Rp 29,7 miliar anggaran lainnya untuk pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) Sine-Pucanglaban.

Dwi Hari mengatakan, 10 paket ini langsung dilelang tanpa perubahan. “Kalau harus mengubah DED (Detail Engineered Design) akan memakan waktu dan biaya lagi. Jadi langsung kami lelang ulang,” ungkap Dwi Hari.

Menurutnya, kegagalan lelang ini ada banyak faktor, salah satunya kemampuan kontraktor untuk mengerjakan terbatas. Akibatnya tidak ada kontraktor yang berani mengajukan penawaran, karena beresiko tidak bisa mengerjakan dan terancam di-blacklist.

Ada pula kontraktor yang memasukkan penawaran untuk paket proyek tertentu, namun tidak memenuhi kualifikasi. “Selain itu ada paket proyek yang terpaksa batal lelang, karena waktunya tidak cukup. Kami tidak bisa paksakan lelang,” terang Dwi Hari.

Ada pula faktor cuaca ekstrem yang melanda wilayah Tulungagung sehingga kontraktor enggan mengajukan penawaran. Sebab curah hujan yang tinggi akan mempersulit proses pengerjaan proyek. Faktor lainnya, kontraktor berhitung dengan adanya kenaikan harga BBM.

Selain 10 paket proyek itu, ada anggaran Rp 29,7 miliar yang tidak terserap selama 2022. Anggaran ini dialokasikan untuk pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) Pantai Sine-Pucanglaban.

Dwi Hari menegaskan, proses pembebasan lahan sedang berjalan dan akan dilaksanakan tahun ini. “Memang ada revisi dokumen penlok (penetapan lokasi). Karena Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir tidak dimasukkan dalam penlok. Padahal desa ini dilalui proyek,” pungkasnya. *****