Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Lantik Abul Chair Sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Seperti Ini Pesannya

Gubernur Khofifah melantik Abul Chair sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Istimewa
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik Abul Chair sebagai Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik Abul Chair sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023).

Abul Chair resmi memimpin BPKP Jatim, menggantikan Alexander Rubi Satyoadi berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022.

Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Gubernur Khofifah menyampaikan harapannya, agar ke depan Abul Chair mampu menahkodai BPKP Jatim yang memiliki fungsi pelayanan dan menjaga keberlangsungan fungsi pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Jawa Timur.
 
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga mengatakan, ketika BPKP mengambil peran pengawasan sejak di ranah perencanaan maka akan ada kebijakan yang lebih berdampak yang kemudian akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Kami ingin ada apa policy yang bisa nyekrup dengan tantangan-tantangan nasional, dan tantangan-tantangan global," kata Khofifah.

Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah mengusulkan, agar BPKP bisa terlibat pengawasan mulai dari tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik di pusat dan daerah. 

Menurutnya, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan, karena secara langsung BPKP mengetahui dan memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Musrenbang baik nasional maupun daerah diikuti dengan proses pembahasan pada desk-desk yang didalamnya telah dilakukan regrupping sesuai bidang. Seperti infrastruktur, perekonomian, perlindungan sosial dan sebagainya.

"Jadi kalau misalnya ada pengawasan di sisi perencanaan saya rasa di masing-masing desk itu timnya diperkuat dan diperbanyak," jelasnya.

Lebih lanjut, Jatim sebagai provinsi lumbung pangan nasional, Gubernur Khofifah menyampaikan salah satu permasalahan yang dihadapi petani di daerah adalah bagaimana mampu lebih produktif dengan menghasilkan beras yang lebih premium. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi petani dengan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang memadai.

"Kami ini kan punya problem pada penyediaan alsintan, jadi mulai mesin harvester, kemudian dryer, kemudian RMU atau rice milling unit, andai ada dryer dan rice milling unit dari medium itu langsung jadi premium beras karena brokennya itu menjadi kecil," ucapnya.

Selain itu, lanjut Khofifah, dengan alsintan yang memadai juga diharapkan bisa mengurangi susut yang selama ini angkanya masih cukup besar sekitar 9 sampai dengan 11 persen lantaran dipanen secara manual.

Menurut Khofifah, salah satu solusinya adalah dengan memberikan kredit dengan grass periode yang ramah bagi petani padi.

Pasalnya, petani membutuhkan untuk bisa membeli alsintan baik untuk panen atau harvester, alat untuk proses pengeringan atau dryer dan alat penggilingan beras atau rice milling unit.

"Kenapa untuk petani, karena ini bagian dari upaya kita mewujudkan bukan hanya ketahanan pangan nasional, tetapi kadaulatan pangan dan Jawa timur ini lumbung pangan nasional," ungkapnya.

Gubernur Khofifah mengatakan, permasalahan pangan saat ini menjadi salah satu ancaman global. Selain itu, untuk mewujudkan negara dengan ketahanan bahkan kedaulatan pangan dibutuhkan upaya konkret.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Salamat Simanullang menyampaikan bahwa pada tahun 2023 BPKP akan melakukan pengawasan pada tahan perencanaan.

"Yang ditekankan di kita saat ini adalah supaya kami dari BPKB sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang akan membantu ibu Gubernur nantinya ngawal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya," kata Salamat Simanullang.

Bertindak sebagai saksi pada pelantikan BPKP Jatim kali ini Kalan BPKP Prov DKI Jakarta Alexander Rubi Satyoadi dan Inspektur Prov Jatim Helmy Perdana Putera. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved