Gara-gara Tempat Jualannya Digusur, Puluhan PKL Gelar Unjur Rasa di Kantor DPRD Tuban

SURYA.CO.ID, TUBAN - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalur pantura menggeruduk kantor DPRD Tuban, Kamis (12/1/2023). 

Mereka terdiri dari pedagang yang berlokasi di Jalan RE Martadinata dan Jalan Panglima Sudirman. 

Kedatangan pedagang untuk menolak penggusuran yang dilakukan petugas Satpol PP dalam beberapa hari terakhir. 

Mereka juga membawa banner bertuliskan "Kami Hanya Rakyat Kecil Yang Mencari Rizki Buat Anak Istri Jangan Gusur Tempat Jualan Kami", "Mas Bupati Tolong Pikirkan Nasib Kami….!".

Salah seorang PKL di Jalan RE Martadinata, Endik (30) mengatakan penggusuran PKL yang dilakukan Satpol PP merupakan tindakan tebang pilih. 

Penegak perda hanya menertibkan PKL di Jalur Pantura, sedangkan di kawasan Taman Sleko dan GOR tidak ditertibkan.

"Jika PKL Jalur Pantura tidak boleh jualan, maka semua juga tidak boleh," ungkapnya saat tiba di gedung DPRD Tuban. 

Ia menjelaskan, pedagang mendapat surat pemberitahuan untuk tidak berdagang di Jalur Pantura sejak Senin (9/1/2023) lalu. 

Namun karena tidak tahu harus berjualan di mana, sehingga para PKL tetap nekat membuka lapaknya kembali.

Akibatnya para PKL harus terlibat aksi kejar-kejaran dengan Satpol PP.

"Memang ada pemberitahuan sejak hari Senin kemarin, kondisi ini tentu merugikan PKL," ungkapnya.

Sementara itu PKL lainnya, Naryo (45) menyatakan sangat keberatan jika PKL ditertibkan tanpa ada solusi dari Pemkab Tuban.

Ini sama halnya dengan menghentikan mata pencaharian PKL tanpa ada solusi. 

"PKL mencari uang Rp 10-20 ribu setiap hari saja sulit, lalu kalau ditertibkan tanpa ada solusi. Bagaimana nasib kami," pungkasnya.

Aksi mereka ditemui oleh anggota komisi 1 DPRD Tuban, selanjutnya dilakukan hearing dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Hingga berita ini ditulis, rapat masih berlangsung.