Dewan Sebut Banyak Fasilitas Publik di Jember yang Belum Ramah Difabel

Berita Jember

SURYA.co.id, JEMBER - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Jawa Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka pembahasan layanan khusus disabilitas di mall dan pusat perbelanjaan, Rabu (11/1/2023)

Dalam kegiatan tersebut, anggota perlemen inj juga mengundang persatuan penyandang cacat (Perpenca) dan juga seluruh perwakilan kepala pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengungkapkan kegiatan tersebut sengaja dilakukan, untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2016 tentang fasilitas difabel dan hak-haknya agar bisa jadi karyawan perusahaan.

"Jujur ini adalah masalah bersama, terutama pemerintah kabupaten. Buktinya, di pasar pasar tradisional belum ada fasilitas difabel," katanya

Menurutnya, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember, agar sarana disabilitas dapat dibangun di pasar tradisional pada tahun 2024.

"Jadi mulai tahun depan, skala prioritas untuk fasilitas difabel bisa dianggarkan di seluruh pasar tradisional Kabupaten Jember," tambah Siswono.

Siswono juga menyebut hampir semua daerah publik belum memiliki fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus, mulai dari Alun-Alun Jember hingga Pendapa Bupati Jember.

"Jadi semuanya termasuk kantor dewan. Jadi kantor dewan ini belum ada (fasilitas disabilitas). Makanya ketika pembahasan anggaran, kami akan clear kan masalah anggaran untuk bangun akses bagi teman-teman difabel," ujar legislator Partai Gerindra ini.

Menanggapi hal ini, Publik Relationship (PR) Lippo Plaza Jember Rizky Julian fasiltas yang telah dibangun oleh pusat perbelanjaan ini, di antaranya eskalator disabilitas dan juga lift.

"Selain itu kami juga punya toilet khusus, difabel yang ada di lantai satu F dan 2 F, untuk tempat parkir pun kami usahakan yang terdekat," tanggapnya.

Namun yang perlu dievaluasi, Rizky mengaku kurang merekrut karyawan dari kalangan disabilitas.

Kerena, dia mengaku baru mengetahui adanya aturan bahwa 1 persen pekerja, harus ada dari mereka yang berkebutuhan khusus.

"Kami memang mau penyempurnaan, karena difabel tidak hanya tuna netra saja, bukan hanya yang pakai kursi roda, masih banyak yang lainnya, itu yang mungkin akan kami usulkan ke MD," paparnya.