Grahadi

Berita Surabaya

Gubernur Khofifah Genjot 7 Program Prioritas Utama di Tahun 2023, Pertama Soal Ekonomi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan ada tujuh proram prioritas pembangunan Jatim di tahun 2023.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: irwan sy
fatimatuz zahro/surya.co.id
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa rakor bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim di Grahadi, Jumat (6/1/2023) siang. 

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan ada tujuh proram prioritas pembangunan Jatim di tahun 2023.

Dalam rakor bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim di Grahadi, Jumat (6/1/2023) siang, Khofifah menjelaskan tujuh program prioritas tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2023.

Ketujuh program prioritas itu melingkupi peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro.

“Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya, yakni 9 program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim. Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik, maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini,” kata Khofifah. 

Khofifah mengatakan, berdasarkan RKPD 2023, prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam 7 hal.

Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. 

Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta  peningkatan layanan infrastruktur.

Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.

Keempat, Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.

Kelima, Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi. 

“Kemudian yang keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan Hidup. Serta ketujuh Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi  masyarakat di Jawa Timur,” urainya.

Terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, Khofifah meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim untuk melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kemudian desa maju dan berkembang.

“Tolong betul-betul dicek kalau bisa sesegera mungkin menggelar rakor bersama bupati/walikota untuk bisa menyisir desa  mandiri, kategori desa maju, berkembang, termasuk desa dengan kemiskinan ekstrem. Kalau perlu kita  mengundang Pak Menteri Desa PDT sekaligus peluncuran pencairan dana desa karena percepatan penyaluran dana desa ini sangat penting,” katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved