Berita Nganjuk

Jelang Hari Anti Korupsi, Staf Kemenag Nganjuk Dibui Akibat Gelapkan Dana BOP Pesantren Rp 700 Juta

akibat perbuatannya tersebut, tersangka telah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 700 juta

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Tersangka penggelapan dana bantuan operasional pendidikan pesantren, MS, dibawa tim penyidik Kejari Nganjuk di Rutan Nganjuk, Kamis (8/12/2022). 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Aksi 'bersih-bersih' oleh penegak hukum menjelang Hari Anti Korupsi, Jumat (9/12/2022), makin gencar dilakukan. Setelah penangkapan seorang kepala daerah di Madura, kini terduga penggelapan dana bantuan operasional (BOP) untuk pesantren dijebloskan ke Rutan Nganjuk, Kamis (7/12/2022).

Terduga pelaku korupsi dalam penyaluran dana BOP Pesantren itu adalah staf Seksi Pontren Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nganjuk, MS (43). Tim Kejari Nganjuk pun telah menitipkan penahanan MS ke Rutan Nganjuk dengan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor Print-197/M.5.31/Fd.1/12/2022 tanggal 8 Desember 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Nophy Tennophero Suoth SH menjelaskan, penahanan tersangka MS dilakukan setelah melalui proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana BOP Pesantren dan Lembaga Keagamaan pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020.

"Dari hasil pemeriksaan, penyidik kejaksaan menetapkan MS sebagai tersangka dan menahannya di rutan," kata Nophy Tdalam keterangan pers tim Penerangan Kejari Nganjuk, Kamis (8/12/2022).

Dijelaskan Nophy, sebelumnya jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka berkaitan dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran BOP Pesantren. Dan penahanan tersangka dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 8 Desember 2022 sampai 27 Desember 2022 di Rutan Nganjuk.

Menurutnya, penahanan dilakukan dengan alasan agar tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara tersebut, ungkap Nophy, berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa MS telah mencairkan dana BOP yang seharusnya untuk pondok pesantren. Namun dalam penyalurannya, ia diduga melakukan pemotongan. Selain itu, tersangka melakukan pencairan dana BOP untuk TPQ di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan, akibat perbuatannya tersebut, tersangka telah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 700 juta. "Fakta yang ada tersebut saat ini masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik Kejari Nganjuk," tambahnya.

Perbuatan tersangka tersebut, tambah Nophy, telah melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

'Dan dalam penyidikan perkara tersebut, jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari Kemenag, para pengurus pesantren dan pengurus TPQ serta beberapa saksi terkait perbuatan tersangka," tegasnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved