Contohkan Budaya Anti Korupsi, Kasek se-Lamongan Ikuti Tata Kelola Keuangan yang Bertanggung Jawab

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Korupsi memang kejahatan luar biasa, karena tidak hanya merampas hak-hak pihak yang berhak tetapi juga menanamkan mentalitas buruk pada manusia di sekitarnya. Kali ini Pemkab Lamongan mencoba menyelipkan pendidikan anti korupsi di lembaga sekolah, agar tercipta budaya anti korupsi yang dicontohkan lewat kepala sekolah, Kamis (8/12/2022).

Misi tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi budaya anti korupsi dan penguatan integritas kepala sekolah se-Kabupaten Lamongan di Aula Gajah Mada, Kamis (8/12/2022). Ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2022, yang digelar Pemkab Lamongan melalui Dinas Pendidikan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.

Seperti diketahui, kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah juga ditunjang subsidi dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik dalam peningkatan mutu dan pemerataan akses layanan pendidikan. Karena itu pengelolaan dana itu harus fleksibel, efisien, akuntabel, juga transparan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamongan, Dyah Ambarwati mengungkapkan bahwa mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi, merupakan awal penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Dyah, pemahaman terkait hukum tindak pidana korupsi sangat penting, karena tanpa mengenali hukum maka seseorang tidak bisa menjauhi tindak pidana dan sanksinya.

“Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan dapat sedikit meningkatkan kapasitas dalam bidang hukum. Sehingga dapat memperlancar tupoksi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS dan DAK,” ujar kajari.

Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti total 200 kepala sekolah, perwakilan dari satuan pendidikan PAUD sebanyak 32 orang, SD Negeri/Swasta 110 orang, SMP Negeri/Swasta sebanyak 58 orang.

Sementara saat membuka pelaksanan sosialisasi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan, sosialisasi ini untuk mencegah praktik korupsi di Lamongan. Menurutnya, pembekalan dalam pengelolaan dana di sekolah sangat penting, terlebih di luar banyak sekali cara-cara penyimpangan akibat dari pengelolaan dana yang tidak benar.

“Kepala sekolah akan mengelola dana yang cukup besar, dan ini harus dikelola mulai PAUD hingga SMP dengan penuh tanggungjawab," tegas Kaji Yes, sapaan Yuhronur.

Dengan pembekalan materi anti korupsi maka diharapkan akan menguatkan pengelolaan dana sekolah sesuai petunjuk dan peraturan. "Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dana bantuan, biasanya diakibatkan oleh pengelolaan yang tidak benar,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan pada 2022 ini terdiri dari dari DAK (fisik-non fisik), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Karena itu, Kaji Yes berharap melalui sosialisasi ini akan dapat diwujudkan budaya anti korupsi, dimulai dari kepala sekolah sebagai role model bagi anak didiknya.

Ia menambahkan, diperlukan budaya anti korupsi, artinya pengelolaan secara benar itu sudah membudaya. Sehingga pengelolaan dana bisa dilaksanakan secara akuntabel, dipertanggungjawabkan, dan transparan. Otomatis budaya anti korupsi sudah dimulai dari kepala sekolahnya. "Ini akan menjadi role model, contoh bagi siswa dan anak didiknya,” tambahnya. ****