Berita Nganjuk

Demi Perbaiki Nilai MCP KPK Nganjuk, Pansus Diminta Kerja Lembur Tuntaskan Pembahasan Raperda BMD

dalam MCP KPK nilai untuk pengelolaan aset daerah Nganjuk paling rendah karena belum ada perda yang mendasari pengelolaan

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Barang Milik Daerah (BMD) sampai sekarang ternyata belum ada kejelasan. Lantaran dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Nganjuk bulan Desember 2022, memang belum tercantum agenda Rapat Paripurna persetujuan dan pengesahan Raperda BMD.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya mengakui kalau dalam Renja pada Desember belum ada agenda rapat Paripurna DPRD untuk pengesahan Raperda BMD. Ini karena anggota DPRD Nganjuk belum memberikan laporan penyelesaian pembahasan Raperda BMD tersebut.

"Besok kami akan kembali pertanyakan ke Pansus 1 yang membahas Raperda BMD. Kalau memang belum selesai maka kami akan minta mereka lembur untuk secepatnya menyelesaikan sebelum tanggal 10 Desember 2022," kata Tatit, Selasa (16/12/2022).

Dikatakan Tatit, pengesahan Raperda BMD menjadi Perda BMD ini cukup mendesak. Perda BMD sangat penting untuk perbaikan nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pengelolaan aset-aset daerah, Pemkab Nganjuk mendapatkan nilai MCP KPK rendah.

"Makanya, untuk perbaikannya harus ada Perda BMD yang saat ini masih terus digodok DPRD Nganjuk," tegasnya.

Karena itu Tatit meminta anggota DPRD yang telah komitmen menyelesaikan Raperda BMD sebelum 10 Desember, untuk kerja lembur menyelesaikan pembahasan Raperda BMD tersebut. "Dan kami optimistis sebelum 10 Desember pembahasan Raperda BMD selesai dan disetujui serta disahkan tepat waktu sesuai komitmen kami," tandas Tatit.

Sebelumnya, Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mendesak DPRD segera menyelesaikan pembahasan Raperda BMD. Marhaen mengatakan, dalam MCP KPK nilai untuk pengelolaan aset daerah Nganjuk paling rendah karena belum ada perda yang mendasari pengelolaan barang aset daerah.

"Apabila Perda BMD sudah ada maka akan memudahkan kami dalam mengelola aset-aset milik daerah sesuai MCP KPK," kata Marhaen.

Saat ini sangat banyak aset milik daerahyang belum terurus dengan baik. Di antaranya banyak lahan yang dibiarkan kosong, bangunan-bangunan aset daerah yang tidak termanfaatkan dengan baik, aset barang bergerak seperti sepeda motor yang sudah tidak diketahui rimbanya namun masih tercatat sebagai aset daerah, dan sebagainya.

"Dalam MCP KPK semua aset daerah itu dipertanyakan tetapi belum terjawab dengan baik sehingga nilainya rendah dan menjadi PR kami untuk segera dilakukan perbaikan," ucap Marhaen. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved