Berita Sidoarjo

Sidoarjo Masuk 30 Daerah yang Pelayanan Publiknya Cukup Baik Berdasarkan Penilaian KPK di 2022

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kinerja pelayanan publik sejumlah daerah yang dinilainya sudah cukup baik, salah satunya adalah Sidoarjo.

Penulis: M Taufik | Editor: irwan sy
m taufik/surya.co.id
Ketua KPK Firli Bahuri saat hadir di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jawa Timur. 

Berita Sidoarjo

SURYA.co.id | SIDOARJO - Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kinerja pelayanan publik sejumlah daerah yang dinilainya sudah cukup baik, salah satunya adalah Sidoarjo.

Di tingkat provinsi terdapat Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.

KPK juga mencatat kinerja pelayanan publik yang cukup baik dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur serta BPKP Perwakilan Jawa Timur.

"Saya monitor, saya catat setidaknya khususnya di pelayanan publik ada 30 daerah yang memiliki nilai pelayanan publik yang cukup baik," ujar Firli Bahuri saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

KPK memperingatinya dengan menggelar Road to Hakordia ke sejumlah daerah di tanah air, salah satunya di Jawa Timur.

Kegiatan yang bertujuan untuk mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mencegah korupsi itu resmi dibuka Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli juga menyampaikan korupsi merupakan sesuatu perbuatan yang sangat buruk, dan dampaknya juga sangat buruk.

Dikatakannya prilaku korupsi menghambat terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

"Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia kalau seluruh program yang diarahkan dalam rangka mewujudkan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah itu dikorupsi," katanya.

Oleh karenanya ia meminta seluruh kepala daerah menjauhi sikap-sikap koruptif.

Dikatakannya kepala daerah diberi mandat untuk menjalankan tata kelola pemerintahan.

Untuk itu ia sangat berharap kepada seluruh gubernur, bupati, walikota memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

"Pastikan setiap tahapan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, termasuk juga di dalam pelaksanaan anggaran harus bapak pastikan bahwa tidak terjadi intrik-intrik atau praktek-praktek korupsi," pesannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved