Berita Pasuruan

Usulan Adopsi Program UHC Direalisasikan, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.

surya.co.id/galih lintartika
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutedjo 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutedjo bersyukur akhirnya Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.

Hal itu disampaikan Rusdi, sapaan akrabnya, usai menandatangani Raperda APBD tahun 2023 bersama pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/11/2022) sore.

Rusdi lega karena Pemkab ternyata serius mewujudkan UHC di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kerangka APBD 2023 yang ditandatanganinya, ada pos anggaran sekitar Rp 150 Miliar lebih yang diproyeksikan untuk program UHC ini.

Ia mengaku sudah mengusulkan dan mendorong Pemkab untuk merealisasikan program UHC ini sejak lama.

Namun, selama ini belum mendapatkan respon yang positif. Padahal, program ini sangat penting dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Sudah seharusnya Pemkab itu memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat, karena itu adalah pelayanan dasar untuk masyarakat. Pengalokasian anggaran untuk UHC ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” kata Rusdi.

Dengan terwujudnya UHC, Rusdi berharap masyarakat tidak perlu repot lagi saat mengakses layanan kesehatan.

Cukup datang ke fasilitas kesehatan dengan membawa kartu identitas Kabupaten Pasuruan akan dilayani.

“Saya berharap ke depan, masyarakat tidak perlu ribet mengurus administrasi untuk mendapat pelayanan gratis. Cukup tunjukkan KTP sudah bisa dilayani dengan baik. Semua masyarakat otomatis bisa mengakses,” paparnya.

Rusdi berharap, program ini bisa memutus birokrasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang selama ini prosesnya sangat ribet sekali.

Ia juga meminta pos anggaran yang sudah ada ini dimaksimalkan sehingga hasilnya optimal.

“Semoga program ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa membedakan latar belakangnya. Saya minta Pemkab melalui OPD bisa memberikan sosialisasi tentang program ini agar masyarakat mengetahui dan paham,” paparnya.

Sekadar informasi, UHC adalah amanat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 melalui Program JKN semakin memudahkan masyarakat dalam merasakan perlindungan jaminan kesehatan.

Sehingga, tidak ada lagi keluh kesah mengenai kesulitan masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan.

Dari empat kabupaten/kota di bawah wilayah kerja BPJS cabang Pasuruan, hanya Kabupaten Pasuruan yang belum UHC.

Sedangkan Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo sudah lebih dulu menyandang status UHC.

Syarat UHC, 90 persen jumlah penduduk Pasuruan terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved