HEBOH Eri Cahyadi Marah Di RS Soewandhie, Ini Kasus Lain yang Membuat Wali Kota Surabaya Emosi

SURYA.co.id - Momen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Marah Di RS Soewandhie baru-baru ini ramai jadi sorotan dan viral.

Momen ini terjadi saat Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak atau sidak di RSUD Soewandhie.

Alasannya adalah, Pelayanan yang lamban membuat Cak Eri menegur pihak rumah sakit dengan nada tinggi.

Namun, ternyata ini bukan pertama kalinya Eri Cahyadi marah kepada bawahannya.

Ada beberapa kasus sebelumnya yang membuat Eri Cahyadi tak kalah emosi.

Berikut ulasannya dirangkum oleh SURYA.co.id.

1. Ada Mafia Bansos di Surabaya

Ada mafia bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Surabaya membuat Walikota Eri Cahyadi marah.

Eri Cahyadi pun membongkar modus mafia bansos tersebut. Modus operandinya, mafia itu memaksa penerima bantuan untuk membeli barang di warung tertentu.

Para penerima juga dipaksa membeli barang dalam bentuk paket. Jika tidak mau, mereka diancam bakal dicoret dari daftar penerima ke depannya.

Sekadar diketahui, penerima bansos BNPT dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Penerima mendapatkan uang tunai Rp 200.000 per bulan. Di Surabaya, penyaluran BNPT dilakukan pada Februari 2022 tiga bulan sekaligus.

Masing-masing penerima berhak mendapat Rp 600 ribu dalam sekali pencairan.

Kabar adanya mafia bansos di Surabaya ini didapatkan Eri Cahyadi dari laporan warga. Setidaknya, sudah ada 4 laporan yang kini ditindaklanjuti Polrestabes Surabaya.

Ironisnya, Cak Eri mengungkap para penerima BNPT lantas dimanfaatkan oleh oknum. Modusnya, oknum ini mengarahkan penerima BNPT untuk belanja sembako di toko tertentu.

Bahkan tak hanya satu jenis sembako, oknum ini mengarahkan untuk membeli dalam sistem paket. Apabila tak mengindahkan instruksi ini, yang bersangkutan akan dihapus dari daftar penerima di periode penyaluran selanjutnya.

Padahal, tak ada aturan terkait hal tersebut.

"Ada (penerima) yang dipaksa untuk beli di toko tertentu. Sudah pakai toko tertentu, pakai sistem paketan lagi," kata Eri di Surabaya, Sabtu (5/3/2022).

Eri menyayangkan hal tersebut. Ia mengingatkan, bahwa penerima BNPT merupakan warga kurang mampu. Tak seharusnya mereka juga dimanfaatkan untuk obyek mengeruk keuntungan.

"Harusnya, tidak begitu. Beli di warung manapun kan harusnya boleh. Ini membuat kami kecewa," kata Cak Eri dengan nada tinggi.

Pihaknya pun menginstruksikan jajaran dinasnya untuk mengawal temuan ini. "Kami minta teman-teman turun. Ini waktunya jihad fi sabilillah, menegakkan kebenaran. Kalau ada yang seperti itu, tolong disikat," katanya.

Baca juga: 6 FAKTA Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Marah Saat Sidak RSUD Soewandhie, Pihak RS Janjikan Ini

"Karena apa? Ini orang cilik dimanfaatkan. Jangan sampai ditakut-takuti atau bahkan dihapus dari (daftar) MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebagai warga berhak yang menerima," katanya.

Tak sendiri, Cak Eri menyebut pihak kepolisian juga telah turun tangan. "Ini sudah dikembangkan di Polrestabes. Kami dengar, sudah ada 4 laporan," katanya.

Untuk diketahui, Kemensos memang mengubah sistem penyaluran BNPT dari yang awalnya berbentuk sembako senilai Rp200 ribu menjadi uang tunai. Ini untuk mempercepat sekaligus mempermudah penyaluran.

Usai menerima BNPT, penerima bisa belanja berbagai sembako yang memiliki kandungan karbohidrat, protein nabati hingga hewani, vitamin, hingga mineral. Warga bisa menentukan sendiri lokasi belanja masing-masing.

2. Banyak Lurah dan Camat Tidak Tahu Masalah Warga

Permasalahan yang dihadapi warga Surabaya ternyata tidak semuanya terselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Hal ini membuat kaget Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi setelah mengetahui banyaknya persoalan warga yang masuk melalui pesan singkat, padahal sebenarnya bisa dituntaskan lebih cepat.

”Masih banyak (warga) yang mengirim (pesan melalui) WA (WhatsApp) kepada saya untuk masalah yang sebenarnya sederhana. Seharusnya, hal itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan,” tegas wali kota yang disapa Mas Eri itu, Kamis (16/6/2022).

Ia semakin terkejut saat mengetahui bahwa pejabat di masing-masing kawasan belum mendengar masalah tersebut.

”Beberapa kali saya justru lebih tahu dibandingkan dengan lurah dan camat,” tambahnya.

Tidak ingin persoalan komunikasi itu berlanjut, Mas Eri menginstruksikan beberapa hal kepada para lurah dan camat.

Pertama, menyebar nomor kontak masing-masing lurah dan camat di balai-balai RW. Mas Eri juga mengistruksikan lurah dan camat membuka layanan dialog di hari Jumat.

Melalui layanan terbuka tersebut, warga bisa bertatap muka secara langsung dengan Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah. Jadwalnya setiap hari Jumat pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB.

Nantinya seluruh lurah, camat dan Kepala PD harus membuka ruang untuk bisa bertatap muka langsung dengan warga. "Hukumnya wajib. Jadi warga kalau ingin bertanya atau berkeluh kesah langsung bisa bertemu Lurah, Camat dan Kepala Dinas (PD)," tegasnya.

Atas instruksi itu, Mas Eri juga akan melakukan hal yang sama. Nantinya setiap Sabtu pihaknya akan membuka pintu untuk siapa saja yang akan bertemu dengannya. Teknisnya, warga bisa datang secara bergantian bergantung kecamatan. Jadwalnya setiap Sabtu pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB.

”Setiap Sabtu warga bisa bertemu saya secara langsung di balai kota dengan bergantian. Hari Jumat, bisa bertemu lurah, camat dan kepala dinas," papar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Melalui dialog tatap muka tersebut, Mas Eri menginginkan setiap masalah di tengah masyarakat dapat langsung diselesaikan. Selain itu, masalah juga akan terekam dalam sistem aplikasi.

"Targetnya, masalah selesai dalam satu hari. Kalaupun tidak hari itu, maka kita masukkan ke dalam aplikasi, nanti akan keluar berapa hari. Karena targetnya 1x24 jam harus ada solusi," paparnya.

Tentu saja setiap masalah yang diadukan masyarakat harus sesuai dengan aturan. ”Saat kita mengatakan tidak sesuai dengan aturan, ya tidak bisa. Tapi kalau mengatakan bisa, sesuai dengan aturan, maka tahapan yang dilewati itu dilakukan," ungkapnya.

Mas Eri menegaskan, permasalahan yang diadukan oleh warga juga menjadi catatan evaluasi bagi setiap Perangkat Daerah (PD). Sebab setiap PD telah menandatangani kontrak kinerja dengan wali kota untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.

Layanan tatap muka di lingkup Pemkot Surabaya ini dipastikannya bakal distandarkan untuk seterusnya. Melalui layanan terbuka, masyarakat bisa langsung bisa menerima solusi dari pejabat daerah.

"Sebagai pelayan, maka pejabat harus bisa membuka diri. Bagaimana pejabat itu memberikan sebuah solusi, komunikatif dan itulah tugasnya sebagai pelayan," pungkasnya.

3. Ada Nenek Sebatang Kara di Surabaya Tak Dapat Bansos

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi geram kepada jajarannya.

Mengingat masih ada warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, terlebih warga tersebut merupakan lansia.

Potongan video kemarahan Cak Eri ini terlihat diunggah di sejumlah media. Di antaranya, di akun instragram @ericahyadi_, Kamis (26/8/2021). 

Potongan video ini memperlihatkan Cak Eri sedang memimpin koordinasi bersama jajarannya.

Di awal video, ia terlihat membaca sebuah kalimat di layar ponselnya: "Nelangsa lansia sebatang kara di Surabaya tidak tersentuh bantuan selama corona. Baik bantuan dari Kemensos, maupun bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya". 

Usai membaca ini, ia lantas mengakui bahwa pemerintah salah.

"Siapa yang salah, Pemerintah Kota, Saya yang salah," kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam video tersebut. 

Ia melanjutkan bahwa Lansia menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya, jajarannya harus memastikan seluruh Lansia di Surabaya telah terdata. 

Apabila ada yang kurang layak, maka harus mendapatkan intervensi dari pemerintah.

Semua data ini didapat dari lingkup terkecil hingga camat. 

"Kalau lansia ini, iku Camat ambek Lurah, Kepala OPD, Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya yang menjadi tetangganya tidak tahu, iku jenenge kebacut (kalau Lansia ini tidak diketahui dari lurah hingga camat, bahkan PNS yang menjadi tetangganya, namanya keterlaluan)," tegas Eri Cahyadi. 

"Berarti yang namanya pejabat saya, baik dari Kepala OPD, Kasi, Kabid, Lurah, Camat, Kasi Kecamatan, Kasi Kelurahan tidak dekat sama masyarakatnya."

"Kalau dekat dengan masyarakatnya ya pasti onok laporan ini," katanya.

Kejadian tersebut tak boleh terulang. Oleh karenanya, ia meminta jajarannya keliling untuk memastikan warga yang yang terdata, bisa terdata dan mendapatkan bantuan. 

"Karena saya nyuwun tolong kepada njenengan semua, ayo muduno, tolong turun, lihat," lanjut Eri. 

"Jangan pernah mulai hari ini, di Pemerintah Kota Surabaya ada orang miskin, yang pejabat Pemerintah Kota Surabaya ini tidak pernah tahu. Makane muter. Di kelilingi iku, dikelilingi daerahe," tandas Eri. 

Dalam video itu juga juga disertai keterangan: Pemerintah Kota yang salah, Saya yang salah. Ada laporan, Nenek Sumirah yang hidup seorang diri di wilayah Sukomanunggal, belum terjangkau bantuan sama sekali.

Kemarin saya sampaikan ke seluruh ASN Pemkot Surabaya, secara virtual, bahwa kita semua harus turun.

Lurah, camat, kasi, kabid, kepala perangkat daerah. Mutar ke daerahnya, ke wilayah kerjanya, sesuai tugasnya. 

"Saya minta maaf. Nenek Sumirah sudah dalam penanganan Pemkot Surabaya. Untuk teman-teman, adukan segala masalah di lapangan lewat aplikasi Wargaku atau @call112surabaya," tulis caption Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhtya Prajatara pun membenarkan video yang beredar.

Bahwa video ini terjadi saat acara pengarahan bersama OPD, Camat, hingga lurah, Rabu (25/8/2021). 

"Itulah gotong royong bersama. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu lagi. Kedekatan dengan RT/RW itu harus ditingkatkan kembali. Sehingga tidak terjadi seperti itu," kata Febri dikonfirmasi terpisah. 

Febri melanjutkan, Wali Kota meminta kepada warga Surabaya, jika ada tetangga dalam kondisi membutuhkan bantuan harus berempati. 

"Beliau juga menyampaikan kepada para tetangga, ibaratnya warga Kota Surabaya juga harus memiliki empati," katanya. 

"Seandainya ada tetangga yang kurang beruntung, menurut kita bisa masuk MBR (masyarakat berpengahasilan rendah), bisa segera laporkan ke RT/RW atau bisa lapor ke Wargaku, atau ke 112 atau Lurah, Kecamatan," katanya. 

Seorang nenek di Surabaya bernama Sumirah, hidup sebatang kara. Parahnya, perempuan 89 tahun ini sempat tidak mendapat uluran bantuan berupa sembako maupun uang tunai dari perangkat pemerintahan setempat selama pandemi Covid-19.

Mendapat informasi itu, Dinas Sosial Surabaya pun akhirnya turun. Dinsos bersama jajaran kecamatan, kelurahan beserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) langsung melakukan outreach dan mendata yang bersangkutan masuk ke data MBR.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id