Berita Lamongan

Sosialisasi ke Perangkat Desa, Saber Pungli Lamongan Larang Budaya Pungli Saat Melayani Masyarakat

Dengan sosialisasi oleh UPP Saber Pungli ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan para aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada publik

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
UPP Saber Pungli menggelar sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari kejaksaan, polisi dan Inspektorat Lamongan pada seluruh perangkat desa se-Kecamatan Sukorame, Senin (28/11/2022). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pungutan liar (pungli), gratifikasi atau pemberian apa pun sudah merupakan tindak korupsi, dan praktik itu kadang rawan terjadi pada proses pelayanan masyarakat di desa-desa. Karena kebiasaan yang terkesan membudaya itulah, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Lamongan melakukan sosialisasi pencegahan praktik dan budaya pungli pada perangkat desa.

Sosialisasi oleh UPP Sapu Bersih (Saber) Pungli yang melibatkan narasumber dari kejaksaan, polisi (unit III Pidkor) dan Inspektorat Lamongan itu dilakukan pada seluruh perangkat desa se-Lecamatan Sukorame, Senin (28/11/2022).

Sosialisasi ini akan dilakukan bergiliran pada semua perangkat di seluruh kecamatan di Lamongan. Pada gilirannya sosialisasi ini akan bisa diikuti oleh semua perangkat desa se-Kecamatan Sukorame.

Para narasumber masing-masing adalah Tim UPP Lamongan terdiri Kanit III Satreskrim Polres Lamongan, Ipda M Yusuf; Kasi Intel Kejari Lamongan, Condro Maharanto; Kasiwas Polres, Ipda I Wayan Sumantra; dan Irban Investigasi Inspektorat, Tiar Windia Novita yang banyak mengupas materi pencegahan korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Para perangkat desa diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sosialisasi Saber Pungli ini, diharapkan para perangkat desa lebih memahami dan tidak ragu dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Menurut Kasi Intel Kejari Lamongan, Condro Maharanto, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pendalaman pemahaman kepada para perangkat desa yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Kita sudah berkomitmen bersama dalam pencegahan pungli dan meminimalisir tindak pidana," kata Condro di depan ratusan perangkat desa.

Ia menegaskan, pungli jangan pernah terjadi, karena seharusnya pelayanan ke masyarakat memang gratis. Praktik pungi jelas tidak sesuai dengan undang-undang karena dapat merugikan masyarakat dan menghambat PAD. "Dan pungli itu sudah masuk ranah adalah tindak pidana," kata Condro.

Condro menyebut Pasal 12(e) UU Nomor 31 Tahun 1999, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, dikenai sanksi paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal denda Rp 1 miliar dengan ancaman kurungan 4 tahun.

"Kejari Lamongan juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat, manakala ada ketidakpahaman tentang makna undang-undang atau aturan apapun yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Condro.

Sementara Kanit Pidkor Polres Lamongan, IpdaYusuf Efendi lebih menitikberatkan pada makna tentang pungli, serta tugas dan wewenang UPP saber pungli. Yusuf mengupas pemahaman Tipikor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana. " Termasuk unsur- unsur yang bisa masuk kategori tindak pidana korupsi, " kata Yusuf.

Yusuh menambahkan pengertian PNS dan unsur-unsur pegawai negeri. Ada juga Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli. Yusuf juga membeberkan dampak pungli dan sasaran. Dan jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pungli. "Jadi, jangan sampai pungli menjadi budaya, sebab akan merusak sendi-sendi kehidupan," ujar Yusuf.

Dengan sosialisasi oleh UPP Saber Pungli ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan para aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan UU dan penghapusan pungli. "Gelar sosialisasi ini akan membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli dan korupsi pada tata pemerintahan masyarakat, " ungkapnya.

Jika tdak ada budaya pungli, lanjutnya, maka pemerintahan desa turut membantu Pemda dalam meningkatkan PAD. Dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima, modern, transparan, maju dan terpercaya. Di akhir sosialisasi, dilakukan penyerahan banner ajakan 'Ayo Berantas Pungli', 'Stop Gratifikasi', 'Stop Suap', 'Stop Pungli', dan 'Jika Terjadi Segera Laporkan'. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved