Berita Bangkalan

APBD Bangkalan 2023 Belum Disahkan Jelang Deadline 29 November, Dewan : Jangan Telat Seperti PAK!

tidak terlambat seperti halnya PAK (perubahan anggaran keuangan). Kami optimistis selesai tidak sampai deadline

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, Rabu (22/6/2022) lalu. 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Deadline atau batas waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 tinggal beberapa hari lagi. Namun hingga saat ini ketidakselarasan masih mewarnai pembahasan demi pembahasan antara Tim Anggaran (Timgar) Pemkab dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan.

Kendati demikian, kedua pihak berkeyakinan APBD Bangkalan Tahun 2023 bisa disahkan sebelum deadline, yakni 29 November 2022. Seperti yang disampaikan anggota Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan, H Musawir.

“Saat ini di pembahasan masih memicu perdebatan. Pembahasan demi pembahasan yang belum sinkron, mudah-mudahan segera sinkron. Sehingga tidak terlambat seperti halnya PAK (perubahan anggaran keuangan). Kami optimistis selesai tidak sampai deadline,” ungkap H Musyawir yang juga anggota Komisi C itu kepada SURYA, Selasa (22/11/2022).

Ia menjelaskan, pihak legislatif atau Banggar DPRD Bangkalan khususnya sudah menyambut dengan baik demi segera disahkannya APBD 2023. Bahkan ia bersama unsur pimpinan telah menemui langsung Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Tinggal membereskan dengan Timgar Pemkab Bangkalan.

“Tahapan pembahasan yang sangat panjang, berbulan-bulan, sampai hampir sekitar 3 bulan untuk pembahasan APBD 2023. Kemudian ketika saya akan berangkat umroh, saya berpikir hanya tinggal penetapan. Namun ketika pulang umroh, APBD 2023 ternyata belum beres,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebagai anggota banggar yang tidak pernah absen dalam setiap pembahasan, Musawir berharap semua harus berada dalam satu bingkai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Demi terwujudnya kebijakan pemerintah atau visi-misi Bupati Bangkalan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini sudah tahun kelima. Harapan saya kepada timgar betul-betul objektif dan sejalan dengan bupati. Karena timgar merupakan kepanjangan tangan dari bupati,” pungkas Musyawir yang juga Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan itu.

Sementara Ketua Timgar sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ir Taufan ZS mengungkapkan, titik temu saat ini masih menjadi pembahasan karena di dalamnya juga terdapat kebijakan-kebijakan politis.

“Ini bolanya kan ada di DPRD. Ya sudah, nanti programnya dewan (DPRD) seperti apa, Pak Bupati seperti apa. Hanya itu saja pada intinya, kami juga berharap sudah kelar sesuai dengan jadwal. Saya juga harus optimistis (sebelum deadline), kalau tidak akan menjadi catatan,” singkat Taufan melalui sambungan selulernya. *****

 

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved