Berita Bangkalan

Tak Hanya Investasi, Bangkalan Juga Ramah Untuk Buangan Hasil Kejahatan; Ini Analisa Dosen UTM

Apakah karena memang terdesak secara ekonomi, atau memang suka mengambil. Faktor lain juga bisa ketimpangan sosial, ada kemiskinan

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad faisol
Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Firman Arif Pribadi (kiri). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Beberapa tahun terakhir, Bangkalan sudah dikemas agar menjadi daerah yang terbuka dan ramah pada masuknya investasi. Ternyata bukan hanya investor yang disapa, ternyata selama ini ada indikasi bahwa Bangkalan juga begitu terbuka sebagai tempat pembuangan hasil tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Itu tentu bukan label keramahan yang menyenangkan untuk Bangkalan. Tetapi ditemukannya sebuah truk fuso dan motor Kawasaki Ninja 250 CC hasil tindak pidana pencurian di Kecamatan Tanjung Bumi baru-baru ini, seolah semakin mempertegas Bangkalan ‘ramah’ tempat pembuangan tindak kriminalitas. Dua unit kendaraan bermotor itu kini telah dikembalikan ke pihak korban.

Kedua peristiwa itu semakin menambah panjang data kasus-kasus tindak kriminalitas dengan barang bukti yang kemudian dibuang ke Bangkalan. Truk fuso bermuatan kasus milik perusahaan furniture di Surabaya itu ditemukan warga dalam kondisi tanpa muatan di Jalan Desa Bungkek, Kecamatan Tanjung Bumi, Senin (14/11/2022) malam.

Truk terpantau masuk gudang di kawasan Kecamatan Sawahan, Sabtu (12/11/2022) dan raib dari dalam gudang, Senin (14/11/2022) pagi. Kasus pencurian itu dilaporkan korban ke Polsek Sawahan dan korban akhirnya mengambil fuso miliknya dari Polsek Tanjung Bumi, Rabu (16/11/2022) sore.

Sedangkan motor Kawasaki Ninja 20 CC ditemukan Unitreskrim Polsek Tanjung Bumi tanpa nomor polisi di pinggir Jalan Raya Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, April 2021 malam.

Hasil penelusuran Polres Bangkalan selama tujuh bulan terakhir, motor itu ternyata dilaporkan hilang ke Polsek Kedamean, Gresik pada November 2016. Pelapor Dofir, warga Dusun Doro, Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean akhirnya kembali berjumpa dengan motornya di Polres Bangkalan setelah hilang selama 6 tahun.

Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Firman Arif Pribadi mengungkapkan, dari informasi dan data tersebut memang perlu dikaji lebih mendalam sebagai bentuk kepedulian terhadap Bangkalan.

“Itu informasi yang menarik. Dalam artian, itu data dan informasi penting dan berharga. Harus ada yang mengelola dan yang mengolah. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Dari data-data itu mestinya harus memberikan informasi yang berharga untuk menanggulangi kejahatan di masa mendatang,” ungkap Firman kepada SURYA, Kamis (17/11/2022).

Sebelumnya, Polres Bangkalan juga mengembalikan sedikitnya tujuh unit sepeda motor kepada para pemiliknya pada Februari 2020. Salah satunya Yamaha Jupiter bernopol S 4177 YA milik Rusmaji, warga Kelahiran Lamongan. Motor itu raib di depan rumah kosnya, di Jalan Brigjen Katamso, Waru-Sidoarjo pada 2009 silam. Kasus pencurian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Waru.

Pengembalian motor-motor merupakan hasil ungkap kasus Satreskrim Polres Bangkalan usai menggerebek sebuah rumah di Desa Jatirebung, Kecamatan Tanjung Bumi pada Selasa (4/2/2022) sore. Polisi berhasil menemukan 77 sepeda motor yang diduga hasil dari tindak kejahatan. Dan 54 unit motor di antaranya telah teridentifikasi pemiliknya.

Selain Yamaha Jupiter, polisi juga mengembalikan Honda Supra X milik warga Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan, Honda Beat 2012 milik warga Kecamatan Kamal, Yamaha Mio 2010 milik warga Kecamatan Kamal, Honda Supra X 2008 milik warga Surabaya, Yamaha X-Ride 2014 milik warga Surabaya, dan Honda CBR 2015 milik warga Kecamatan Arosbaya.

Firman menegaskan, data-data tersebut bisa dikelola pihak kepolisian, kejaksaan, dan bahkan Pemkab Bangkalan. Pihak kepolisian memang mempunyai data tentang kriminalitas dan kejaksaan juga mempunyai kewenangan membuat statistik kriminal untuk melakukan penuntutan nantinya.

“Termasuk Pemkab Bangkalan. Artinya data-data itu harus disimpan, dikelola dengan baik, dan harus diolah. Apa sebenarnya yang terjadi? Pemkab Bangkalan harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurutnya, upaya penanggulangan tindak kejahatan bukan semata menjadi tugas atau hanya bertumpu kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun juga pihak non litigasi seperti pemerintah provinsi atau daerah.

Halaman
123
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved