Berita Madiun

ASN dan Ketua Koperasi Petani di Madiun Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi

Kasus korupsi pupuk bersubsidi di Madiun membuat kerugian keuangan negara berdasarkan auditor independen sebesar Rp 1 miliar 64 juta.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti
Kajari Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti (tengah) mengumumkan penetapan dua tersangka kasus korupsi pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun, Selasa (15/11/2022). 

SURYA.CO.ID, MADIUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi pupuk bersubsidi subsektor perkebunan tebu di Kabupaten Madiun tahun 2019.

Dua tersangka tersebut adalah Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Mitra Rosan, Dharto selaku distributor penyaluran pupuk bersubsidi dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Suyatno sebagai Kasi Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Madiun pada tahun 2019.

Kepala Kejari Madiun, Nanik Kushartanti mengatakan, kedua tersangka tersebut bersekongkol untuk membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) palsu sehingga bisa memanipulasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Modusnya, pertama-tama Dharto mengajukan sejumlah nama untuk dijadikan pihak yang bertanggung jawab terhadap kios atau pengecer kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

"Ini dilakukan agar mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) sebagai kios atau pengecer, seolah-olah distributor mempunyai jaringan distribusi untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai distributor," kata Nanik, Selasa (15/11/2022).

Setelah semua perizinan beres, pupuk bersubsidi tersebut disalurkan ke petani yang seharusnya tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi.

Seperti petani yang memiliki tanah lebih dari dua hektare, lalu menggunakan nama kelompok tani lain yang digunakan dalam RDKK distributor tersebut, menggunakan nama-nama yang bukan anggota kelompok tani dengan tujuan untuk menambah luas tanam dan menggunakan nama - nama kerabat yang bukan petani atau petani yang tidak mempunyai lahan tebu.

Pada penyaluran tersebut, sebenarnya ada verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan oleh penyuluh pendamping lapangan (PPL).

"Hal ini tidak dilakukan, karena penyaluran pupuk bersubsidi disalurkan langsung dari Distributor KPTR Mitra Rosan ke Kelompok Tani Tebu tanpa melalui kios atau pengecer (fiktif)," lanjutnya.

Sedangkan di tingkat kabupaten, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak berjalan, sehingga tidak ada verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dari KPTR Mitra Rosan melalui kios/pengecer. 

Lebih lanjut, peran Suyatno sebagai Kasi Pupuk dalam kasus korupsi tersebut adalah dengan membuat usulan pupuk tidak berdasarkan RDKK.

Selain itu, pria yang sudah pensiun dari ASN pada tahun 2021 lalu itu, juga tidak melakukan verifikasi dan validasi RDKK dan penyaluran pupuk yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas adanya indikasi penyimpangan tersebut telah membuat kerugian keuangan negara berdasarkan auditor independen sebesar Rp 1 miliar 64 juta.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dharto dan Suyatno dijerat dengan UURI tentang pemberantasan Tipikor 

"Keduanya belum kami tahan, karena baru hari ini ditetapkan (sebagai tersangka)," pungkas Nanik.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved