Enam Tahun Lamongan Merangkai Opini WTP, Kaji Yes Harapkan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pengelolaan keuangan daerah yang tertib disertai komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan, sudah menjadi semangat jajaran Pemkab Lamongan. Berkat komitmennya itu, Lamongan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kali keenam berturut-turut dari BPK RI.

Penghargaan atas keberhasilan meraih WTP diterimakan langsung kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (14/11/2022). Penghargaan atas opini WTP ini diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan upaya penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Bupati Yuhronur berharap, semua pihak dalam pemerintahan Lamongan agar benar-benar berpedoman pada yang disampaikan Gubernur Jatim. Yakni bahwa tidak hanya predikat WTP yang harus dipertahankan, namun juga outcome yang diperoleh masyarakat dengan diperolehnya opini tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam keberhasilan mempertahankan capaian Opini WTP ini enam kali beruntun, saya sangat bangga, " ungkap Yuhronur.

Ia berharap capaian ini tidak sekedar penghargaan, tetapi harus mampu memberikan dampak, juga multiplier effect pada masyarakat. Utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. "Kesejahteraan itu yang paling utama," ujar Kaji Yes, sapaannya.

Mengutip yang disampaikan Gubernur Jatim, Yuhronur mengatakan bahwa tujuan pemda tidak hanya mendapatkan opini WTP saja. Melainkan bisa menjadi kebutuhan yakni bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah inklusif, dengan kata lain ada dampak pada kesejahteraan dan penurunan angka pengangguran.

"Saya ingin sampaikan seperti pesan gubernur, bahwa WTP adalah sebuah capaian di mana kita bisa mengukur standar dari tertib administrasi dan akuntansi keuangan kita," ungkapnya.

Dan lebih dari itu, menurut Yuhronur, gubernur berharap agar semua tetap menjaga bahwa outcome dari seluruh anggaran yang digunakan ini betul-betul memiliki multiplier effect. "Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu bisa membangun kesejahteraan umum," ungkapnya.

Yuhronur juga membawa harapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid, agar capaian ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Capaian ini sangat diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikelola untuk sebesar-besarnya kebutuhan rakyat," kata Taukhid seperti dikutip Yuhronur.

Seperti dalam laporan Taukhid, di Jawa Timur ada 5 pemda yang berhasil mempertahankan opini WTP 10 tahun berturut, dan 29 pemda dengan capaian 5 tahun berturut. Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021. "Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Lamongan sudah enam kali beruntun tanpa terputus," tandasnya. ****