Berita Kota Mojokerto

Geledah BPRS Kota Mojokerto, Kejari Ungkap Ada Agunan Kecil Bisa Dapat Kredit Rp 2 Miliar

Satu nasabah ditemukan memiliki agunan yang bisa berpindah-pindah sedangkan agunan Rp 500 juta bisa mendapat pembiayaan Rp 2 miliar

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Deddy Humana
surya/mohammad romadoni
Tim penyidik Kejaksaan melakukan penggeledahan dokumen barang bukti kasus korupsi BPRS Kota Mojokerto. 

SURYA.CO.ID, KOTA MOJOKERTO - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menggeledah kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho terkait dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 50 miliar.

Kajari Kota Mojokerto, Hadiman mengatakan sebanyak tujuh penyidik melakukan penggeledahan mencari dokumen perjanjian kredit di PT BPRS guna melengkapi barang bukti untuk kepentingan penyidikan. "Dokumen yang kita temukan ini dibawa ke kejaksaan untuk kepentingan penyidikan," jelasnya, Jumat (11/11/2022).

Hadiman menjelaskan, modus dugaan korupsi dilakukan sejumlah oknum di bank milik pemda itu, yakni mencairkan kredit pada nasabah yang melakukan pinjaman tahun 2017-2021. Dari beberapa nasabah itu pembiayaan yang dikeluarkan BPRS mencapai kurang lebih senilai Rp 50 miliar.

"Ada kredit macet yang melebihi platform hingga menghabiskan uang BPRS lebih dari Rp 50 miliar. Dan sampai sekarang para nasabah yang tidak mengembalikan itu kita cari lewat dokumen pengajuan kredit," ungkapnya.

Menurut Hadiman, pihaknya terpaksa melakukan penggeledahan dan mengamankan dokumen asli perjanjian atau permohonan kredit yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya, penyidik sudah melayangkan surat kepada BPRS agar menyerahkan dokumen asli tersebut namun tidak diberikan.

"Agar dokumen yang kami butuhkan diserahkan ke penyidik namun sebagian aslinya tidak diserahkan hanya fotokopi. Sehingga hari ini kita lakukan penggeledahan dan dokumen yang kita butuhkan adalah sertifikat agunan, bukti perjanjian kredit, siapa yang melakukan perjanjian pembiayaan itu," bebernya.

Hadiman mengungkapkan, dari dokumen perjanjian kredit ditemukan bahwa satu agunan ternyata digunakan beberapa kali sebagai jaminan pembiayaan. Bahkan ada agunan sertifikat rumah yang hanya senilai Rp 500 juta, namun bisa mendapat pembiayaan hingga Rp 2 miliar.

"Satu nasabah ditemukan memiliki agunan yang bisa berpindah-pindah sedangkan nilai agunan sertifikat rumah Rp 500 juta bisa mendapat pembiayaan Rp 2 miliar. Akhirnya ketika nasabah tidak mau membayar lagi angsuran, agunan disita meski nilainya tak sebanding dengan pinjaman Rp 2 miliar," jelas Hadiman.

Setelah menyita dokumen dari BPRS ini, penyidik akan berlanjut ke penyidikan hingga penetapan tersangka. Namun sampai saat ini kejaksaan belum menentukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Masih belum (penetapan tersangka) karena saat ini masih ada dokumen yang kami butuhkan untuk menentukan siapa yang jadi tersangka. Sebab, pada tahap penyidikan ini dua alat bukti sudah terpenuhi. Jadi tinggal siapa tersangka dan siapa yang berperan, apakah itu BPRS atau nasabah," pungkasnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved