Pemilu 2024

Jelang Rekrutmen PPK dan PPS Pemilu 2024, KPU Jatim Gelar Sosialisasi dan Koordinasi

Persiapan itu dimulai KPU Jatim dengan menggelar sosialisasi dan koordinasi bersama stakeholder.

tribun jatim/yusron naufal
Kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang digelar KPU Jatim terkait persiapan tahapan pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2024 di Jawa Timur. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mempersiapkan tahapan pembentukan badan adhoc yang rencananya bakal berlangsung mulai pertengahan November ini.

Persiapan itu dimulai KPU Jatim dengan menggelar sosialisasi dan koordinasi bersama stakeholder.

Kegiatan yang digelar KPU Jatim Senin (7/11/2022) di Surabaya itu mengundang puluhan perwakilan stakeholder terkait.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan, badan adhoc diantaranya ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Rencananya untuk PPK akan dimulai pada tanggal 16 November 2022 serta PPS pada tanggal 29 November 2022,” kata Anam.

Berdasarkan ketentuan, ucap Anam, proses rekrutmen Anggota PPK dan PPS dilakukan melalui dua tahap, yaitu tes tulis dan wawancara.

Lebih lanjut, Anam mengungkapkan perekrutan saat ini sedikit berbeda dari Pemilu sebelumnya.

“Untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 proses pendaftarannya melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA),” jelas Anam.

Urgensi dari lahirnya SIAKBA, pertama adalah database para penyelenggara membutuhkan tempat tersendiri pada sistem digital.

Kedua, adanya proses rekrutmen baik Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Badan Ad Hoc.

Ketiga sebagai bentuk transparansi pada proses seleksi.

“Dengan diluncurkan aplikasi SIAKBA kemungkinan besar pendaftaran Badan Ad Hoc dilakukan secara online, dengan pertimbangan diutamakan usia 17 sampai 55 tahun serta benar-benar memiliki kesehatan jasmani dan rohani,” jelas Anam.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) KPU Jatim, Rochani menjelaskan rekrutmen badan adhoc memiliki kepentingan strategis yang menjadi landasan.

Sehingga, KPU harus melakukan dengan hati-hati dalam melakukan perekrutan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved