Berita Tuban
Fraksi PKB Boikot Rapat Paripurna DPRD Tuban Hingga Berujung Batal, Bupati Lindra: Kami Diundang
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan alasan tidak menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Tuban, Rabu (2/11/2022).
Penulis: M. Sudarsono | Editor: Cak Sur
lihat foto
SURYA.CO.ID, TUBAN - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan alasan tidak menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Tuban, Rabu (2/11/2022).
Atas tidak hadirnya Fraksi PKB selaku pemilik kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Tuban, rapat paripurna itu akhirnya batal dilaksanakan.
Anggota fraksi PKB, Fahmi Fikroni saat dikonfirmasi mengungkap alasan tidak hadir di rapat paripurna.
Menurutnya, ada penambahan rencana anggaran 2023 sebesar kurang lebih Rp 800 miliar yang belum ada buku dan rinciannya.
Baca juga: Rapat Paripurna di DPRD Tuban Batal Akibat Fraksi PKB Kompak Absen, Begini Reaksi Bupati Lindra
"Kami tidak akan hadir kalau itu belum dilaksanakan," ujar Fahmi Fikroni saat dikonfirmasi, Rabu (2/10/2022).
Pria yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban itu menyatakan, DPRD juga belum membahas peruntukan dana tersebut detailnya seperti apa.
Saat ini, pihaknya masih melakukan komunikasi internal di tingkat partai untuk membahas polemik dua poin yang disorot tersebut.
"Kami tegaskan tidak hadir kalau itu tidak tidak dilaksanakan, tambahan anggaran ratusan miliar itu tidak ada rinciannya," tegas Fahmi.
Sementara, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyatakan datang ke rapat paripurna tersebut karena diundang DPRD atas dua agenda dan sudah mengikuti.
Tapi dari pimpinan lain tidak datang, tidak ada mandat, tidak diketahui alasannya apa sehingga batal.
Menurut Bupati Lindra, semua fraksi hadir, namun ada satu yang tidak hadir.
Disinggung apakah ada informasi atas ketidakhadiran dari fraksi yang tidak datang, Lindra menyebut tidak ada info apapun yang masuk.
Terkait adanya kabar jika yang disoal adalah tambahan anggaran ratusan miliar di R-APBD 2023 yang tidak dirinci atau belum masuk pembahasan DPRD, pria yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Tuban itu menegaskan tidak tahu.
"Terkait dana itu baru masuk kapan, di paripurna kan juga akan dibahas, ada pandangan umum fraksi-fraksi. Pimpinan DPRD lainnya juga datang," ungkapnya.
