KPU MoU dengan Universitas Jember Sukseskan Pemilu 2024

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jalin kerjasama dengan Universitas Jember. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dengan Rektor Universitas Jember Iwan Taruna di ruang sidang senat lantai 2 Gedung Rektorat dr R Achmad Unej, Sabtu (29/10/2022).

Saat wawancara dengan Surya.co.id, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU tidak bisa sendiri dalam hal kerja kepemiluan.

"KPU tidak bisa sendiri dalam hal kerja kepemiluan, tetapi butuh dukungan termasuk dari kampus. Apalagi saat ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mana mahasiswa magang atau kerja praktik di lembaga. Nah di KPU, tidak harus di KPU RI, namun bisa di KPU kabupaten dan kota," ujar Hasyim.

Lebih lanjut, melalui MoU dengan perguruan tinggi, termasuk Unej, bisa mendorong tumbuhnya KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dari kalangan mahasiswa.

"Karena jika mereka sudah masuk usia pemilih, tentu saja bisa dan boleh menjadi KPPS di Pemilu mendatang. Bahkan ini juga bisa menjadi program belajar mereka, yang dilakukan di kampung halaman masing-masing," tegasnya.

Sementara, Rektor Universitas Jember Iwan Taruna dalam sambutannya mengatakan, perlunya sinergi yang saling menguntungkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemilu nanti.

"Banyak wahana yang bisa dimanfaatkan semisal Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dan program penelitian dan pengabdian dosen. Paling tidak KPU RI bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mensosialisasikan dan mengawasi banyak hal tentang Pemilu 2024 nanti," katanya.

Dirinya menambahkan, pengetahuan tentang pemilu penting bagi mahasiswa, sebab sebagai generasi muda mahasiswa tidak boleh abai akan proses demokrasi bangsa.

Iwan Taruna lantas berharap penandatanganan MoU hari ini segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fakultas dan unit kerja terkait agar implementatif, baik dengan KPU pusat, provinsi maupun daerah.