Berita Magetan

Uang Pungli Tidak Kembali Meski Komite SMA di Magetan Bubar; Wali Murid Ingin Proses Hukum Berlanjut

Dan saat kasus itu bergulir pihak sekolah mendadak meminta semua kuitansi bukti sumbangan dari wali murid dikembalika

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Deddy Humana
surya/doni prasetyo
Lokasi SMAN 1Maospati (SMANTI) Kabupaten Magetan, di mana dugaan pungli oleh komite sekolah setempat mencuat. 

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Penyelesaian dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Komite Sekolah SMAN 1 Maospati, Kabupaten Magetan masih rumit. Dan saat kasus ini dilaporkan dan sudah ditangani Satreskrim Polres Magetan, mendadak muncul kabar bahwa komite sekolah itu dibubarkan.

Tidak jelas siapa yang membuat kesepakatan pembubaran komite sekolah itu, namun kemudian muncul informasi bahwa para wali murid dan anggota komite yang membubarkannya. Dengan pembubaran ini maka pungutan yang semula diprakarsai komite sekolah pada 2021 itu pun berhenti.

"Intinya, komite dibubarkan karena pungutan 2021 tidak ada Laporan pertanggungjawaban, dan tarikan untuk 2022 juga dibatalkan,"kata salah satu wali murid, Atma Emanuel kepada SURYA, Jumat (21/10/2022).

Meski begitu, menurutnya, para wali murid mendesak agar pungutan 2021 yang tidak ada pertanggungjawabannya itu, tetap diproses. Karena telah masuk penyelidikan Unit Tindak Korupsi (Tidkor) Satreskrim Polres Magetan.

Atma yang juga mantan Wakil Ketua Komite SMAN itu menambahkan, uang pungutan 2021 sudah menjadi bangunan perpustakaan walau nilainya dipotong fee dan pajak yang diminta ketua komite. "Sudah minta fee pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan ke kontraktor, masih minta uang pajak pula," kata Atma.

Ia menjelaskan, pajak pembangunan bangunan perpustakaan yang diminta ketua komite itu melanggar hukum. Karena proyek sekolahan senilai Rp 446 juta itu dipungut dari wali murid, dan seharusnya bebas pajak. Termasuk permintaan fee proyek oleh ketua komite kepada pelaksana pembangunan gedung itu.

"Walau begitu, pembayaran pembangunan gedung perpustakaan kepada kontraktor belum lunas, ini sesuai pengakuan kontraktornya sendiri," tegasnya.

Sayang, kasus dugaan pungli ini masih berputar-putar pada pernyataan wali murid, tanpa sekalipun ada komentar dari kepala sekolah atau ketua komite dan polisi. Ketua Komite SMAN 1 Maospati, Robert Djunaedi pun belum bisa dikonfirmasi perihal pembubaran pengurus komite yang disepakati para wali murid dan disetujui pihak SMAN 1 Maospati itu.

Seperti diketahui, kasus pungutan sudah terjadi tahun 2021 lalu, dengan dalih untuk pembiayaan program sekolah. Dan dugaan pungli itu kembali terjadi pada 2022 ini.

Dan saat kasus itu bergulir dan masuk ke polisi, pihak sekolah mendadak meminta semua kuitansi bukti sumbangan dari wali murid dikembalikan. Namun sebagian wali murid sempat mendokumensasikan kuitansi bukti pembayaran pungutan itu karena ternyata semua uang yang sudah disetor juga tidak dikembalikan ke wali murid.

Juru bicara wali murid SMAN 1, Afik Budiawan yang dikonfirmasi menyebutkan kesalahan komite yang paling fatal adalah pelanggaran terhadap Permendikbud 75 Tahun 2016, Pasal 10 Ayat (2) & Ayat (3) dan Pasal 12 Butir (b) terkait pungutan.

"Pasal 13 ayat (1) terkait kewajiban komite harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk pungutan tahun 2021, tetapi tidak dilakukan. Atas pelanggaran itu semua, kami (orang tua siswa) menilai, komite sekolah abai," kata Afik.

Tidak hanya itu, lanjut Afik, komite juga tidak cakap menjalankan tugas dan tanggung jawab, tidak amanah, dan lemah pemahaman dalam ketaatan kepada aturan yang berlaku.

"Kami usulkan, komite sekolah ini sebaiknya demisionir. Tugas akhirnya adalah menggelar rapat Komite SMAN 1 dengan agenda, pembatalan program kegiatan pungutan tahun 2022," tandasnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved