Lebih dari 1000 GTT Tidak Terdata Sebagai Non ASN, DPRD Situbondo Khawatir Jadi Bom Waktu

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Pendataan terkait jumlah dan status guru tidak tetap (GTT) yang merupakan non ASN di Situbondo, memang memprihatinkan. Hal itu sampai dibahas secara khusus oleh DPRD Situbondo dalam hearing di gedung dewan, Kamis (20/10/2022) lalu, guna mencari penyebab berlarut-larutnya pendataan non ASN tersebut.

Dalam hearing waktu itu, Komisi I dan IV DPRD memanggil BKSDM dan Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat bersama sejumlah kepala sekolah (kasek) dan pengawas.

Kepala BSKDM Pemkab Situbondo. Fathor Rahman semula menjelaskan, untuk menertibkan pendataan pihaknya harus membuat instrumen kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan beban kerja yang tersedia di masing masing sekolah. "Dengan demikian, tidak banyak SDM berlebihan atau tidak optimal dalam penggunaannya," kata Fathor.

Fathor mencontohkan kasus yang terjadi di SDN Gebangan, yang ternyata di sana jumlah tenaga guru sudah lengkap. Kalau pun kekurangan, hanya pada tenaga guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah diisi guru sukwan atau non ASN.

"Faktanya jumlah guru non ASN berlebih, dan bisa dibayangkan satu sekolah ada lebih dari tiga GTTT saja itu akan jadi masalah. Apalagi ada 427 SD di Situbondo, maka akan menjadi problem sangat besar," kata Fathor kepada SURYA.

Sayang, Fathor tidak menjelaskan persoalan pendataan para GTT yang non ASN, dan mengapa pendataan malah semrawut. Tetapi Fathor menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan itu Dispendik harus melakukan telaah staf, karena ada lebih seribu dari 1000 orang GTT yang tidak terdata.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi dengan BKSDM dan sejumlah OPD mengenai pendataan non ASN itu.

"Kita sudah mendapat penjelasan terkait pendataan non ASN dan ada sekitar 5.444 orang. Namun ada aturan baru bahwa pendataan non ASN secara otomatis difilter BKN (Badan Kepegawaian Negara). "Kalau tidak salah ada sekitar 800 non ASN yang dikurangi, itupun bisa berkurang lagi. Misalnya saja tenaga sopir dan penjaga sekolah bisa dikurangi," ujar Hadi.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, ada masalah di Dispendik ketika melakukan pendataan di mana tercatat jumlah guru mencapai 3.500 lebih. Namun dari jumlah itu, ada 2.406 tenaga non ASN.

"Artinya ada kekurangan sebanyak 1000 lebih GTT yang belum terdata non ASN. Ini yang menjadi persoalan, sehingga kami meminta Dispendik untuk memetakan kembali berapa GTT yang memenuhi syarat masuk pendataan non ASN dan tidak," ujar Hadi.

Dewan khawatir kalau pendataan non ASN ini tidak diselesaikan maka kelak menjadi bom waktu karena 1.000 GTT itu akan menuntut pemerintah mengenai statusnya. ****