Berita Tulungagung

PPLH Mangkubumi: Hutan yang Rusak di Tulungagung Capai 20.000 Hektare, Penyebab Bencana Alam Masif

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung mencatat, 20.000 hektare hutan di Tulungagung mengalami kerusakan.

Penulis: David Yohanes | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/David Yohanes
Kondisi lahan kritis di pegunungan Tulungagung selatan yang ditanami jagung, Jumat (14/10/2022). 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung mencatat, 20.000 hektare hutan di Tulungagung mengalami kerusakan.

Kerusakan kawasan hutan yang dalam skala luas ini yang menyebabkan bencana alam yang masif di Tulungagung.

Menurut Juri Kampanye Hutan PPLH Mangkubumi, Munif Rodaim, hutan yang rusak kehilangan fungsinya untuk menyerap air permukaan. 

"Apalagi topografi wilayah Tulungagung selatan berbukit," terang Munif, Jumat (14/10/2022).

Lanjut Munif, luas kawasan hutan negara di Kabupaten Tulungagung sekitar  39.071,2 hektare. 

Berdasar data yang diolah PPLH Mangkubumi, 20.000 hektare di antaranya mengalami deforestasi dan degradasi. 

Pemicunya adalah pembalakan liar, alih fungsi lahan pertanian, kebun dan pertambangan serta pembanguan infrastruktur. 

"Pembalakan liar sudah terjadi selepas reformasi dan tidak bisa dipulihkan sampai sekarang.  Kondisinya sekarang malah semakin gundul," ungkap Munif.

Dampak kerusakan hutan ini sudah dirasakan sejak 10 tahun terakhir.

Setiap tahun intensitas bencana terus mengalami peningkatan, khususnya di Tulungagung selatan. 

Laju deforestasi semakin tak terbendung, karena kewenangan sektor kehutanan berdasarkan undang-undang ditarik ke pusat dan provinsi.

"Pemerintah Kabupaten tidak  punya kewenangan, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengerem laju deforestasi," tegas Munif.

PPLH Mangkubumi menyerukan bupati sebagai kepala daerah, untuk melakukan koordinasi lintas sektor.

Tujuannya untuk membahas agenda strategis  jangka pendek dan jangka panjang, dalam mengurangi resiko bencana yang disebabkan kerusakan lingkungan. 

Upaya ini harus melibatkan Perhutani sebagai pemilik lahan, pegiat lingkungan, media, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, penegak hukum serta pihak-pihak lain. 

"Masalahnya sejauh ini semua seperti  tidak peduli. Menganggap ini bukan tupoksinya," ucap Munif.

Munif menambahkan, jika tidak ada kepedulian bersama maka bencana akan semakin massif.

Karena itu perlu aksi bersama untuk mengurangi risiko bencana.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved