Berita Magetan

Bantah Pungli ke Wali Murid SMA di Magetan, Ketua Komite Tegaskan Pungutan Sesuai Kesepakatan

Ia membenarkan pemanggilan polisi kepada seluruh anggota pengurus komite, namun semua sudah tidak ada masalah.

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Deddy Humana
surya/doni prasetyo
Ketua Komite SMAN 1 Maospati Magetan, Robert Djunaedi. 

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Konflik antara wali murid SMAN 1 Maospati Kabupaten Magetan dengan komite sekolah setempat terkait tarikan yang bernuansa pungutan liar (pungli), belum menemukan titik akhir.

Bahkan setelah delapan anggotanya dimintai keterangan oleh Unit Pidkor Satreskrim Polres Magetan, ketua komite sekolah justru memberi penjelasan bahwa tarikan atau pungutan yang dipersoalkan, sebenarnya sudah disepakati bersama.

Ketua Komite SMAN 1 Maospati, Robert Djunaedi menegaskan hal itu, Kamis (13/10/2022) lalu. Ia membenarkan pemanggilan polisi kepada seluruh anggota pengurus komite, namun semua sudah tidak ada masalah.

Robert menjelaskan bahwa penggalian dana dari pihak lain untuk program sekolah dibolehkan undang undang. "Semua sudah tidak ada masalah, sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diperbolehkan mengadakan penggalian dana. Dan lagi pula, kesepakatan iuran itu dibuat dalam sebuah forum yang dihadiri orangtua wali murid langsung, siswa, dan komite sudah ada kesepakatan," kata Robert.

Tidak hanya itu, lanjut Robert, kesepakatan pembelian lahan parkir dari uang tarikan itu juga sudah ada pada 8 September 2022 lalu. "Dan forum pertemuan itu juga dihadiri perwakilan ahli waris pemilik lahan, ada notulennya ada, tetapi kami masih dimintai keterangan oleh polisi," tegasnya.

Menurut Robert, program untuk membangun tempat parkir di SMAN 1 Maospati merupakan program sejak 2008, tetapi belum menemukan lahan yang cocok. Baru kemudian ada pasangan yang mengaku salah satu pewaris datang dan menawarkan lahan yang bersebelahan dengan SMAN.

Namun keterangan Robert itu disangkal perwakilan wali murid dan mantan pengurus komite yang ikut menyelidiki ke sejumlah ahli waris.

"Kesepakatan (beli lahan untuk parkir) itu belum ada, bahkan Kepala Desa Winong Gulun tempat lahan itu menolak dimintai tanda tangan. Karena selain ahli waris sangat banyak, itu lahan basah atau prosesnya bakal panjang," kata Atma Emanuel, salah satu wali murid.

Dan perkembangan terbaru, para wali murid resah karena mulai ada langkah pihak sekolah yang meminta kembali kuitansi bukti pembayaran uang pungutan 2021/2022 kepada seluruh siswa. Tetapi meski kuitansi diminta, tetapi pihak sekolah tidak menjanjikan bahwa uang yang sudah dibayar akan dikembalikan kepada para wali murid.

"Permintaan pengembalikan kuitansi pembayaran itu, kami duga untuk menghilangkan jejak. Kuitansi diminta, uang tidak dikembalikan. Kini para wali murid tidak punya bukti, tetapi semua berani bersaksi," ungkap Sumitro, salah seorang wali murid kepada SURYA.

Namun Sumitro menyatakan bahwa saat dimintai keterangan di Polres Magetan, anggota komite mengatakan bahwa pungutan untuk pembiayaan program sekolah itu baru wacana, belum dilaksanakan.

"Mungkin untuk mendukung pengakuan komite di depan polisi, (pihak sekolah) ada upaya meminta kembali semua kuitansi bukti pembayaran kami 2021/2022. Tetapi uang kami tidak dikembalikan," tambah Sumitro dibenarkan Atma.

Sampai Jumat (14/10/2022), belum ada upaya klarifikasi kepada pihak SMAN 1 Maospati apakah memang pihak sekolah yang berinisiatif meminta kembali semua kuitansi bukti pungutan tersebut. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved