Berita Tulungagung

Namanya Dicatut Partai Republik Satu, Ketua DPD Golkar Tulungagung Siap Bawa ke Ranah Hukum

Nama Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Asmungi dan 119 kader dicatut dalam data dukungan Partai Republik Satu.

Penulis: David Yohanes | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/David Yohanes
Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Asmungi. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Nama Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Asmungi dicatut dalam data dukungan Partai Republik Satu.

Selain Asmungi, ada 119 kader Partai Golkar asal Kabupaten Tulungagung yang ikut dicatut.

Pencatutan nama ini untuk memenuhi syarat 1000 dukungan warga dalam proses verifikasi administrasi partai politik (Parpol), yang akan ikut Pemilu 2024 mendatang.

"Sebenarnya ada 160 nama kader yang dicatut di berbagai partai. Tapi yang terbanyak di Partai Republik Satu, sebanyak 120 orang," terang Asmungi, Sabtu (1/10/2022).

Pencatutan ini diketahui setelah Asmungi mendapat pemberitahuan dari DPP Partai Golkar.

Seluruh kader yang dicatut parpol lain diminta membuat surat pernyataan bermeterai, untuk membantah pencatutan parpol lain dan menegaskan memilih Partai Golkar.

Atas kejadian ini Asmungi mengaku dirugikan, karena pencatutan ini membuat namanya tercoreng di mata pengurus DPP Partai Golkar

"Di mata DPP ini kan perbuatan kami, sehingga kami merasa dirugikan. Belum lagi harus repot membuat surat pernyataan," ujar Asmungi

Atas kejadian ini sebenarnya Asmungi siap membawanya ke ranah pidana. Namun pihaknya tidak akan melangkah jika tidak ada perintah dari DPP Partai Golkar

Asmungi juga berusaha mencari tahu kepengurusan Partai Republik Satu di Kabupaten Tulungagung lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dari KPU menjelaskan, tidak ada kepengurusan Partai Republik Satu di Tulungagung.

Bahkan liaison officer (LO) atau penghubung juga tidak ditemukan.  Karena itu Asmungi merasa heran, bagaimana cara namanya bisa masuk ke Partai Republik Satu dan diserahkan dalam daftar dukungan.

"Ini janggal sekali, karena kami tidak pernah dihubungi. Tiba-tiba nama kami sudah dimasukkan partai lain," ucapnya. 

Sebelumnya seluruh parpol yang melakukan verifikasi administrasi di Kabupaten Tulungagung diwajibkan menyerahkan minimal 1000 dukungan. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung memperingatkan masyarakat, karena banyak parpol baru yang mencatut nama tanpa izin.

Karena itu masyarakat diminta aktif mengecek nama di infopemilu.kpu.go.id.

Jika dicatut menjadi pendukung parpol, warga diminta melapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) untuk proses penghapusan. 

Sekurangnya sudah ada 25 warga yang melapor namanya dicatut parpol tanpa izin.

Lima di antaranya berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved