Berita Tuban

Lahan Pantai Semilir Tuban Jadi Objek Sengketa, Penyidik Polda Jatim Akhirnya Turun Tangan

Sebelumnya laporan tentang penyerobotan tanah itu dimasukkan oleh pengacara ahli waris keluarga Franky Desima Waruwu

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Deddy Humana
surya/mochamad sudarsono
Akses masuk wisata Pantai Semilir yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diblokir warga, Selasa (29/3/2022). 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Penyidik Polda Jatim mendatangi kawasan Pantai Semilir, yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kamis (29/9/2022). Kedatangan personel Polda Jatim itu adalah untuk menindaklanjuti laporan tentang dugaan penyerobotan tanah milik ahli waris, eluarga H Sholikah.

Sebelumnya laporan tentang penyerobotan tanah itu dimasukkan oleh pengacara ahli waris keluarga H Sholikah, Franky Desima Waruwu.

Pantauan di lapangan, penyidik polda mendatangi kantor desa setempat untuk memeriksa dokumen. Setelah itu, menuju kawasan pantai sebagai objek yang disengketakan. "Hari ini tim penyidik Polda Jatim mendatangi lokasi, sebagaimana yang terlihat di lapangan," kata Franky kepada wartawan.

Pihaknya juga telah membuat laporan ke Polda Jatim atas sengketa tanah tersebut, pada 13 September lalu. Adapun yang menjadi terlapor adalah kepala desa (kades) non aktif, Zubas Arief Rahman Hakim, Bumdes dan BPD, karena dianggap oleh ahli waris selalu mempersulit permintaan dokumen.

"Laporannya terkait penyerobotan tanah, penyidik sudah memeriksa dokumen dan objek di lokasi yang sebagian digunakan jalan, kios-kios dan wisata pantai," terangnya.

Pihak pelapor mengklaim, tanah milik H Salim Mukti dan Hj Sholikah, sesuai persil seluas 31.400 meter persegi dan SPPT wajib pajak luas 32.646 meter persegi.

Sementara Pembina Pokdarwis Pantai Semilir, Zubas Arief Rahman Hakim menyebut lahan yang diakui pelapor di buku C desa hanya tinggal 16.000 meter persegi. Arif tak menyoal permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, demi mengedepankan supremasi hukum.

Disinggung terkait tudingan pihak desa mempersulit proses, Arif yang kembali mencalonkan kades itu menegaskan, jika tanah yang diklaim pelapor justru sudah terbit sertifikat tiga bidang.

"Kami tidak menghalang-halangi, tetapi sebagian tanah yang disoal pihak ahli waris ini justru sudah SHM. Saya senang dibawa ke ranah hukum, agar terbuka semua," pungkasnya. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved