Berita Surabaya

Belanja Kementerian dan Lembaga di Jatim Masih 55 Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Jawa Timur merilis realisasi pendapatan negara di regional Jatim hingga Agustus 2022

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sri Handi Lestari
Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur merilis realisasi pendapatan negara di regional Jatim hingga Agustus 2022 dalam konferensi pers Asset & Liability Committee (ALco) yang digelar secara hybrid, Rabu (28/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Jawa Timur merilis realisasi pendapatan negara di regional Jatim hingga Agustus 2022 mencapai Rp 162,69 triliun, atau setara 67,82 persen dari target.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Jatim, Taukhid mengatakan, realisasi tersebut berasal dari perolehan pajak Rp 70,74 triliun atau setara 63,94 persen, Bea Cukai Rp 87,53 triliun (63,39 persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 4,43 triliun (89,56 persen).

“Capaian sampai Agustus ini sudah sangat baik, karena belum mengakhiri periode kuartal III/2022 dan masih ada kuartal IV untuk merealisasikan targetnya,” kata Taukhid, saat virtual konferensi pers Asset & Liability Committee (ALco) Regional Jatim, Rabu (28/9/2022).

Sedangkan untuk realisasi belanja negara hingga Agustus, sudah tercapai Rp 75,18 triliun atau setara 62,19 persen.

Belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 25,16 triliun atau 55,47 persen dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 50,02 triliun atau 66,23 persen, dengan surplus regional Jatim mencapai Rp 87,51 triliun.

“Untuk belanja kementerian dan lembaga ini masih 55 persenan, dan itu perlu didorong agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Taukhid.

Selanjutnya untuk deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi Agustus 2022 tercatat 10,61 persen, yaitu senilai Rp 1,6 triliun yang disumbang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pajak Rp 829,46 miliar, Bea Cukai Rp 875,32 miliar, dan PNBP Rp 43,08 miliar.

Sementara total deviasi dari sisi belanja mengalami minus 6,30 persen atau Rp 664 miliar, yang disumbang oleh belanja K/L Rp 14,45 miliar dan TKDD Rp 678,48 miliar.

Taukhid menambahkan, untuk realisasi pendapatan APBD konsolidasian di Jatim hingga Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 78,19 triliun atau setara 67,10 persen realisasi pendapatan daerah konsolidasian.

Sedangkan belanja daerah konsolidasian dari Pemprov Jatim dan seluruh kota/kabupatennya tercatat Rp 64,98 triliun, atau baru 50,86 persen dengan surplus APBD konsolidasian Rp 13,22 triliun.

“Perbaikan pendapatan daerah ini bisa meningkatkan dan menambah kemandiran pemda, dan juga kontribusi TKDD terhadap APBD itu menjadi hanya 63,97 persen dari pendapatan APBD Jatim, sehingga ini semakin baik kemandiriannya,” beber Taukhid.

Dalam kesempatan itu, juga dipaparkan tentang PDRB Jawa Timur Triwulan II-2022 yang diukur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 677,52 triliun.

Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 438,03 triliun. Dibandingkan dengan TW-I (q-to-q), perekonomian Jatim tumbuh sebesar 2,39 persen.

Dan jika dibandingkan TW-II tahun 2021 (y-o-y), perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,74 persen.

Secara Kumulatif perekonomian Jatim selama semester I tahun 2022 dibandingkan dengan
semester I tahun 2021, perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,49 persen.

Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved