Berita Lamongan

Sudah 6 Bulan Warga Laporkan Dugaan Korupsi Aset Desa, Kejari Lamongan Ternyata Baru Membentuk Tim

Warga kesal lantaran laporan atas dugaan korupsi setengah tahun terakhir, hanya jalan di tempat.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
Perwakilan warga Desa Pandanpancur mendatangi Kejari Lamongan untuk menanyakan dugaan korupsi aset desa, Rabu (28/9/2022). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Penyelidikan dan penanganan laporan atas dugaan korupsi penjualan aset Desa Pandanpancur, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan terkesan sangat lamban. Sudah enam bulan sejak melaporkan kepala desa (kades) setempat ke kejari, warga mulai gerah dan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, Rabu (28/9/2022).

Warga melalui beberapa perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menanyakan ke kejaksaan progress dugaan korupsi penjualan aset desa. Warga kesal lantaran laporan atas dugaan korupsi setengah tahun terakhir, hanya jalan di tempat.

"Kami datang untuk menanyakan progress penyelidikan perkara yang sudah kami masukkan ke Kejari," kata Supardi dari LBH Ali Hardi dan Partners kepada SURYA, Rabu (28/9/2022).

Supardi menegaskan, pihaknya sebagai LBH yang digandeng pelapor, Sekan (57) tentang dugaan tindak pidana oleh kades setempat, harus tetap mendampingi warga. Meski itu sekedar menanyakan perkembangan kasus ke pihak kejari.

Menurut Supardi, wajar jika warga atau pelapor selalu ingin tahu progress perkara yang sudah ada di meja kejaksaan. "Kami sudah menunggu karena di kejari ada banyak acara. Kita akan ditemui di ruang yang terhormat," kata Supardi.

Dalam laporannya , warga melaporkan Kades Pandanpancur, Supadi karena diduga telah menjual saluran air atau kali desa kepada salah satu perusahaan yang berdiri di wilayah Dusun Nginjen, Desa Pandanpancur. "Ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Pandanpancur, Supadi dengan menjual aset desa berupa saluran air," jelas Supardi.

Sementara Sekan mengungkapkan, kali yang diduga dijual kepada perusahaan itu tidak tercatat dalam Buku C Desa, tetapi tergambar dalam Kretek Desa dan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan. Menurutnya,penjualan aset tersebut tidak dilakukan secara transparan dan diduga ada manipulasi data, di mana luas kali yang ditulis hanya 260 meter persegi.

"Data yang ditulis tidak sesuai dengan kondisi luasan di lapangan. Bahkan saat telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.24.130.004.002-0055 atas nama PT yang membeli," paparnya.

Fakta yang ditemukan di lapangan, ternyata kali yang menjadi harapan saluran pengairan petani itu dijual dengan harga Rp 100 juta." Tanah milik negara kok dihargai dan dijual," kritik Sekan.

Harga itu pun dipertanyakan, padahal harga tanah milik masyarakat di sekitar lokasi itu sudah di atas Rp 650.000 per meter persegi. Selain penjualan tanpa melalui musyawarah, Sekan juga mempersoalkan uang hasil penjualan yang tidak masuk dalam rekening bendahara desa.

Padahal kali itu masuk dalam pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan, dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa. "Lantas, untuk apa saja uang desa itu," tegasnya.

Sekan menambahkan, pihaknya akan menggelar demo besar-besaran kalau penegak hukum tidak segera menangani perkara yang ia laporkan. "Kita ingin mengembalikan fungsi sungai untuk keperluan pertanian. Warga bahkan siap patungan untuk mengembalikan sungai tersebut. Sementara penegak hukum harus melanjutkan proses hukumnya," tegas Sekan.

Perwakilan warga akhirnya Kasi Pidsus Kejari, Anton Wahyudi. Dikatakan, Anton terkait penanganan perkara yang dilaporkan pada enam bulan lalu itu, kejari sudah membentuk tim yang diketuai oleh Kasi Pidum, Agung Rokhaniawan. "Selanjutnya tim ini akan segera memintai keterangan pelapor dan sejumlah saksi," singkat Anton. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved