Berita Kota Surabaya

Sambut Rencana Kendaraan Listrik untuk Dinas, Pemkot Surabaya Harus Siapkan Fasilitas Isi Daya

Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, penyiapan fasilitas juga penting diutamakan lebih dahulu sebelum kendaraan

surya/bobby constantine Koloway
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Instruksi Presiden RI agar semua daerah memakai kendaraan dinas bertenaga listrik, ditanggapi Pemkot Surabaya dengan rencana penyiapan infrastruktur pendukung. Terutama terkait dengan tempat pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga layanan home charging.

Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, penyiapan fasilitas tersebut juga penting diutamakan lebih dahulu sebelum unit kendaraan listrik datang.

"Kami siap saja (menggunakan mobil listrik). Namun menggunakan mobil listrik bukan sekadar euforia. Kita juga harus memikirkan lainnya seperti di mana tempat mengisi ulang tenaga listrik untuk mobilnya," kata Cak Eri di Surabaya, Selasa (27/9/2022).

"Sebelum kita punya mobil listrik, jangan lupa untuk ngecas. Kita juga harus hitung seberapa jauh jangkauan mobil listrik sehingga butuh dicas kembali. Jadi bukan sekadar beli (mobilnya)," paparnya.

Menurut Cak Eri, ini bukan kali pertama Pemkot Surabaya menggunakan bahan bakar alternatif pada kendaraan dinas. Pada 2015 lalu misalnya, Pemkot Surabaya menggunakan bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan dinas.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengungkapkan, salah satu kendala pengoperasian kendaraan BBG saat itu. Di antaranya, terbatasnya tempat pengisian bahan bakar. "Akhirnya di kendaraan itu menyiapkan alternatif dua bahan bakar. Selain BBG, juga masih ada BBM juga," jelasnya.

Tidak hanya di Surabaya, hal ini seharusnya juga dilakukan masing-masing daerah. Apabila tidak, maka penggunaan kendaraan dinas kepala daerah hanya bisa digunakan di dalam kota.

"Kalau (penggunaan) dalam kota bisa ya. Namun kalau keluar kota, harus melihat dahulu (tempat pengisiannya). Ada atau nggak sarana penunjangnya," ia menguraikan.

Selain program mobil dinas dari pemerintah pusat, pihaknya juga tengah menyiapkan motor listrik untuk kendaraan dinas. Pihaknya akan menggandeng ITS Surabaya dalam penyiapan motor.

"Sepeda motor (listrik) sudah siap. Saya pun sudah punya. Pada 2023, dinas-dinas juga pakai. Kalau mobil, belum siap. Kami menunggu mobilnya. Kalau ada, ya dibeli, lalu dipakai," kata alumni ITS Surabaya ini.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah. Jokowi meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas.

Perintah tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved