Pemilu 2024

Perselisihan Hasil Pemilu di Bangkalan Tak Lagi dengan Kekerasan, Bawaslu : 11 PHPU Selesai di MK

Gelaran Pemilu 2019 menyisakan kesan mendalam bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad faisol
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Mustain Saleh dalam gelaran Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Generasi Muda dan Sosialisasi Pengawas Adhoc di sebuah cafe n resto di Kota Bangkalan, Sabtu (24/9/2022). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Eskalasi politik selalu mewarnai setiap gelaran pesta demokrasi tanah air.

Peningkatan kepentingan menjelang atau setelah pemilu memicu terciptanya friksi antar partai politik (parpol) bahkan para pendukung di internal parpol.

Kondisi tersebut tidak hanya berujung menjadi sebuah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tetapi juga kerap menyulut percikan konflik horizontal.

Gelaran Pemilu 2019 menyisakan kesan mendalam bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan.

Dengan total sejumlah 11 PHPU, menjadikan Bangkalan sebagai kabupaten dengan jumlah sengketa hasil pemilu terbanyak di antara kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kendati demikian, Bangkalan pada Pemilu 2019 dengan 11 PHPU mampu menjadi suri teladan bagi daerah lain di Indonesia.

Semua perkara berkaitan dengan sengketa proses dan hasil pemilu tidak diselesaikan dengan kekerasan melainkan dituntaskan melalui saluran-saluran yang benar, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Mustain Saleh usai gelaran Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Generasi Muda dan Sosialisasi Pengawas Adhoc di sebuah cafe n resto di Kota Bangkalan, Sabtu (24/9/2022).

“Sebenarnya dari satu sisi kami merasa ironis karena (Pemilu 2019) saat itu banyak yang melapor ke MK, namun dari sisi lain kami sangat mendukung. Karena dulu kebiasaan di Madura, di Bangkalan untuk menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Sejumlah 11 sengketa itu selesai di MK,” ungkap Mustain kepada Surya.

Beberapa PHPU menonjol yang masih melekat dalam benak Mustain di antaranya perselisihan hasil perolehan suara DPR RI di internal Partai Gerindra, perselisihan perolehan suara Partai Hanura di Dapil V dan perselisihan perolehan suara PPP di Dapil V.

“Sekarang sudah tidak (dengan kekerasan). Kala itu kami mendorong untuk menggunakan saluran-saluran yang ada seperti melapor ke bawaslu. Kalau tidak puas silahkan ke MK dan itu sudah terbukti,” jelas Mustain.

Dalam hematnya, potensi kembali terciptanya perkara PHPU pada Pemilu 2024 mendatang tetap terbuka lebar bahkan jumlahnya bisa semakin banyak.

Namun Mustain berharap jumlah perkara PHPU Pemilu 2024 semakin sedikit karena pihaknya akan memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan dan pengawasan.

“Kalau pun itu nanti tetap tinggi, kami akan pastikan Hakim MK tetap mempercayai bawaslu sebagai indikator pengambilan keputusan. Karena seperti yang kami tahu dari 11 laporan PHPU pada perselisihan hasil Pemilu di MK 2019, semua yang dipercaya adalah data yang dipegang bawaslu,” pungkasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved