Berita Bangkalan

PNS dan THL Tergoda Besaran Honor Panwascam, Nekat Berebut Mendaftar ke Bawaslu Bangkalan

Informasi yang didapat pihak Bawaslu Bangkalan, ada pelarangan PNS dan THL untuk menjadi pendamping PKH dan pendamping desa.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
surya.co.id/ahmad faisol
Hari ketiga rekrutmen anggota panitia pengawas kecamatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan mencatat sudah ada 61 pendaftar dari 18 kecamatan, Jumat (23/9/2022). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Pendaftaran untuk rekrutmen panitia pengawas kecamatan (panwascam) Pemilu 2024 di Bangkalan semakin ramai di hari ketiga di Bawaslu Bangkalan, Jumat (23/9/2022). Apalagi ketika ada bocoran mengenai kenaikan honor petugas Panwascam yang mengalami kenaikan, sampai ada kalangan pegawai pemda yang ikut mendaftar.

Bersama puluhan warga sipil yang disyaratkan berusia minimal 25 tahun, ada seorang PNS dan seorang THL (tenaga harian lepas) di lingkungan Pemkab Bangkalan yang tercatat ikut mendaftar. Diduga mereka juga tergoda dengan honor Ketua Panwascam senilai Rp 2,5 juta dan anggota sebesar Rp 1,9 juta per bulan.

Dari catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, sudah ada 61 pendaftar yang masuk, Jumat (23/9/2022). Ketua Bawaslu Bangkalan, Mustain Saleh mengungkapkan, para pendaftar yang terpilih sebagai anggota panwascam akan menerima honor tersebut dalam waktu antara 27 bulan hingga 30 bulan.

“Masa baktinya memang agak panjang. Honor ketua dan anggota panwascam memang naik dari pemilu sebelumnya (2018). Ada juga jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja yang kami fasilitasi. Jadi memang kesejahteraan menjadi penyelenggara pemilu kami jaga,” ungkap Mustain kepada SURYA.

Dari total 61 pendaftar itu, lanjutnya, terdiri dari 55 pria dan 6 perempuan. Mereka berasal dari beragam latar belakang bahkan ada dua pendaftar di antaranya adalah seorang PNS guru SMP di Kecamatan Kokop dan THL di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Bangkalan.

“Kami belum tahu apa motivasinya. Tetapi yang jelas, sebelumnya mungkin mereka termotivasi karena juga belum ada penegasan larangan secara tertulis dari Pemkab Bangkalan. Mungkin mereka belum tahu surat edarannya seperti apa dan konsekuensinya seperti apa,” jelas Mustain.

Pernyataan Mustain itu berkaitan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan bernomor 800/2919/433.202/2022 per 21 September 2022 yang diterima Bawaslu Bangkalan pada RAbu (21/9/2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dituangkan dalam SE tersebut, untuk menjadi calon anggota bawaslu provinsi/kabupaten/kota, panwascam, hingga panwas kelurahan/desa serta pengawas TPS, maka mereka harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah saat mendaftar calon.

Mustain memaparkan, Bawaslu Bangkalan telah mendapatkan surat tembusan dari BKPSDA berkaitan dengan aturan PNS dan THL yang harus memilih apakah tetap berkarier di Pemkab Bangkalan atau bergabung sebagai panwascam.

Hingga hari ketiga rekrutmen panwascam, lanjut Mustain, pihaknya sepintas belum menemukan kelengkapan seperti yang telah disyaratkan dalam SE Pemkab Bangkalan melalui OPD BKPSDA.

Halaman
12
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved