Berita Kota Surabaya

Penandatanganan Nota Kesepahaman, BPN dan BTN Sepakat Percepatan Sertifikat Tanah

Teguh Wahyudi menambahkan, banyak sekali kendala ketika membeli rumah. Salah satunya terkait kelengkapan dokumen

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Deddy Humana
surya/febrianto ramadani
Kakanwil BPN Jawa Timur, Jonahar (kiri) dan Kepala Kantor Wilayah 3 Bank BTN, Teguh Wahyudi (kanan) menunjukkan dokumen yang sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, Kamis (22/9/2022) lalu. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman atau MOU dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN), Kamis (22/9/2022) lalu. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat tinggi BPN dan BTN serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Kakanwil BPN Jawa Timur, Jonahar, mengatakan, tujuan kerja sama ini adalah untuk memperlancar semua proses atau percepatan sertifikat hak atas tanah. Serta, permasalah tanah agunan milik debitur BTN. "Baik ketika sertifikat tanah yang belum selesai, maupun masih di Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris," ujar Jonahar.

Menurut Jonahar, nantinya dari pihak BTN akan menyurati notaris lalu ditembuskan dan segera diproses masuk ke BPN. Sehingga pengurusan dokumen bisa diselesaikan dengan cepat.

"Jadi dari administrasi itu ada tiga unsur yang dilibatkan. Yakni BPN, BTN, dan Notaris. Di samping itu, manfaat MOU ini adalah proses lelang menjadi lebih cepat," terangnya.

"Kalau ada yang belum selesai, maka segera saya selesaikan. Apabila kendala mengurusnya lama, hal apa saja yang sekiranya menjadi rumit. Saya akan turun gunung langsung. Bahkan saya tunggu sampai selesai," tegas Jonahar.

Sementara Kepala Kantor Wilayah 3 Bank BTN, Teguh Wahyudi menambahkan, banyak sekali kendala ketika seseorang membeli rumah. Salah satunya terkait kelengkapan dokumen. "Beli rumah harus ada sertifikat, yang menyediakan biasanya penjual atau developer, kemudian menjualnya kepada konsumen lewat perjanjian jual beli," beber Teguh.

teguh juga mengungkapkan, dalam perjalanannya terkadang developer lupa melakukan realisasi, hingga mengakibatkan terlambat membayar pajak.

"Dengan adanya perjanjian ini, kami terus berkoordinasi dengan BPN menyelesaikan pembayaran rumah yang sudah lunas, tetapi sertifikat masih belum jadi," tandas Teguh. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved