Berita Kota Surabaya

Diadukan ke DPRD Surabaya Terkait Tunggakan Mamin Rp 9 Juta ke UMKM, Pemkot Membantah

Pemkot Surabaya harus membuat sistem pembelian mamin yang jelas. Dalam setiap penyerapan, seharusnya tidak ada yang dirugikan.

surya/bobby constantine Koloway
Berbagai produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di Surabaya. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Beberapa pelaku UMKM di Surabaya mengadu ke DPRD soal tagihan pembayaran UMKM yang belum dilunasi oleh Pemkot Surabaya. Tetapi tudingan adanya tunggakan pembayaran ke UMKM tersebut, langsung dibantah Pemkot Surabaya.

Para produsen makanan dan minuman (mamin) tersebut menyebut bahwa Bagian Umum pemkot menunggak pembayaran mamin yang dipesan hingga Rp 9 juta. Mereka mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Alfian Limardi pun meminta Pemkot Surabaya untuk membuat sistem pembelian mamin yang jelas. Dalam setiap penyerapan, seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan.

"Harus ada komitmen yang jelas. Ini dituangkan melalui sistem. Kalau sudah ada kewajiban yang dipenuhi, maka pemkot harus memberikan hak bagi UMKM," tegas Alfian, Jumat (23/9/2022).

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, pelaku UMKM juga harus memutar keuangan mereka. "Uang dari pemkot akan menjadi modal bagi mereka (pelaku UMKM)," terang Alfian.

Apalagi bangkitnya sektor UMKM juga akan menjadi pengungkit bangkitnya ekonomi pasca pandemi. Sehingga ia meminta pemkot memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dikonfirmasi terpisah, Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Surabaya membantah hal tersebut. Kepala Bagian Umum Prokopim, Vykka Kusuma Anggradevi memastikan pihaknya telah melunasi seluruh tagihan, apalagi yang jumlahnya mencapai Rp 9 juta.

"Berdasarkan penelusuran internal kami, tidak ada tunggakan pembayaran kepada UMKM. Semua sudah terbayar lunas," kata Vykka yang dikonfirmasi terpisah.

Meski proses pembayaran dilakukan melalui sistem, Vykka menambahkan, namun pada prinsipnya pembayaran langsung diproses begitu persyaratan berkas dari UMKM telah lengkap.

Vykka mengaku tidak mengetahui latar belakang beredarnya kabar tunggakan UMKM senilai Rp 9 juta. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ia siap untuk mengkroscek kebenarannya dengan bukti-bukti pembayaran yang ada.

Halaman
12
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved