Berita Tuban

Konflik Sengketa Tanah di Pantai Semilir Tuban Berlanjut, Kini Dipasang Papan Hak Waris

Pantai Semilir yang berada di Desa Socorejo, Jenu, Tuban kini berada di pusaran konflik.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: irwan sy
surya/M Sudarsono
Akses masuk wisata Pantai Semilir yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, diblokir warga, Selasa (29/3/2022). 

Berita Tuban

SURYA.co.id | TUBAN - Pantai Semilir yang berada di Desa Socorejo, Jenu, Tuban kini berada di pusaran konflik.

Ada pihak yang terdiri dari Abdul Latif, Tukhayatin, Syafi'i, Rosyidah, Mariyatin, Muklisah, Faizatul K, memasang papan pengumuman di pintu masuk wisata.

Papan tersebut menyatakan tanah milik H Salim Mukti dan Hj Sholikah, tertulis persil luas 31400 m² dan SPPT wajib pajak luas 32.646 m², serta tertera laporan polisi Polda Jatim.

"Hari ini kami pasang papan pengumuman atas penguasaan, penyewaan dan dibangunnya kios-kios di atas tanah ahli waris," kata pengacara ahli waris keluarga H Sholikah, Franky Desima Waruwu, Kamis (22/9/2022).

Pihaknya juga sudah membuat laporan ke Polda Jatim atas sengketa tanah tersebut.

Laporan itu dibuat karena pihak desa meliputi Kepala Desa Zubas Arief Rahman Hakim, Bumdes dan BPD, dianggap oleh ahli waris selalu mempersulit permintaan dokumen.

Pengukuran ulang sudah dilakukan tapi saat minta berita acara atau dokumen tanah mereka mempersulit, padahal itu untuk mendaftarkan surat tanah berdasarkan hasil ukur ulang.

"Kami sudah laporkan ke Polda Jatim pada 13 September kemarin, atas laporan penyerobotan tanah. Sebentar lagi penyidik akan turun ke lokasi," terangnya.

Sementara itu, Pembina Pokdarwis Pantai Semilir, Zubas Arief Rahman Hakim, tak masalah atas laporan ke Polda Jatim.

Ia justru senang dengan adanya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, demi mengedepankan supremasi hukum.

Disinggung terkait tudingan pihak desa mempersulit proses, pihaknya menyatakan sudah memperbolehkan untuk pengukuran ulang tanah sesuai titik-titik tertentu.

Sebagaimana di buku C desa, tanah H Sholikah tinggal 16000 m2.

Namun pihak pelapor meminta semua, ini yang tidak bisa dilakukan.

"Kami tidak mau karena tidak melibatkan pihak resmi dari BPN, yang disengketakan ada yang tanah petok maupun SHM. Saya tidak mau mengeluarkan berita acara ya karena hal itu," pungkas Arif yang kembali mencalonkan sebagai Kades.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved