Berita Situbondo

Jumlah Tambang Resmi di Situbondo Rumit, DPRD Libatkan APH untuk Sinkronisasi Data

dari pertemuan ini ada lima lokus tambang dan delapan komoditas yang dibahas dan ternyata ada masalah pada lima tambang lainnya.

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Anggota Komisi III DPRD Situbondo menggelar hearing singkronisasi data tambang di ruang rapat paripurna, Kamis (22/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Persoalan usaha tambang yang tiada akhir mulai membuat geregetan kalangan DPRD Situbondo. Itu lantaran pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang dimiliki Pemkab Situbondo dan Dinas EDSM Provinsi Jatim ternyata tidak sama, sedangkan ada beberapa tambang yang juga diduga masih bermasalah.

Karena perbedaan data jumlah tambang berpegang IUP OP itu, Komisi III DPRD akhirnya mengambil langkah yaitu singkronisasi data. Langkah ini ditempuh Komisi III sampai melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan, ditambah unsur Bapenda, Satpol PP serta Dinas PUPR setempat.

Berdasarkan data ESDM yang dipegang Komisi III DPRD Situbondo, hanya ada 13 dari 44 tambang yang memiliki IUP OP. Tetapi Pemkab Situbondo malah mengantongi 22 tambang yang memiliki IUP OP.

Dalam hearing di gedung DPRD, Kamis (22/9/2022), Ketua Komisi III, Arifin mengatakan, pertemuan rapat kali ini memang untuk melakukan sinkronisasi data tambang di Situbondo.

"Lewat sinkronisasi itu nanti bisa diketahui berapa jumlah tambang berizin lengkap dan boleh beroperasi, jadi kami juga mengundang Bagian Prekonomian Pemkab Situbondo," kata Arifin.

Tetapi dalam hearing yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRDtu, sinkronisasi data ternyata tidak mudah dilakukan alias belum clear.

Salah seorang Kasi Bagian Prekonomian, Rugaiyah mengatakan, pihaknya sudah mendatangi ESDM Jatim dan mendapat data 12 tambang dengan IUP OP. Tetapi ada satu tambang yaitu PT tambang di Banyuputih melakukan perpanjangan IUP OP.

"Jadi saya anggap yang punya IUP OP sebanyak 13 tambang, sedangkan data tambang yang saya pegang adalah 27 dan sudah punya IUP OP. Tetapi ada lima tambang yang IUP OP sudah mati," ujar Rugaiyah kepada SURYA usai hearing.

Mengenai perbedaan jumlah data tambang, kata Rugaiyah, dari 22 tambang dengan IUP OP itu ternyata 9 tambang di antaranya bermasalah dan sudah dikoordinasikan dengan ESDM Jatim. "Waktu dikoordinasikan, ESDM Jatim menyatakan tidak mengetahui permasalahannya," kata Rugaiyah.

Ditanya langkah pemerintah memperbaiki data tambang di Situbondo, Rugaiyah menyatakan bahwa hal ini sudah menjadi kebijakan dewan agar mencabut 9 tambang yang tidak masuk ke data ESDM tersebut. "Dan saya belum terima surat pencabutan izin dari ESDM, jadi saya anggap tambang yang punya IUP OP boleh beroperasi," tegasnya.

Menurutnya, dari pertemuan ini ada lima lokus tambang dan delapan komoditas yang dibahas dan ternyata ada masalah pada lima tambang lainnya.

Masih dalam hearing, Arifin mencontohkan tambang PT Dwi Budi Pratama yang sudah memiliki titik penambangan tetapi diduga bermasalah dengan izin. Polisi juga belum menjelaskan detail persoalannya, sehingga tambang PT Dwi Budi Pratama untuk sementara dinyatakan status quo. "Artinya di lokasi tambang itu tidak boleh ada aktivitas," kata Arifin.

Selain itu, Arifin mengungkapkan belum adanya aktivitas tambang milik PT Suja Mandiri karena masih menunggu rekomendasi dari Perhutani. Padahal PT Suja Mandiri sudah memegang IUO OP.

Meski sudah memaparkan beberapa contoh permasalahan di lapangan namun Komisi III ternyata juga tidak memahami apa penyebab perbedaan data itu. Tetapi ia memperkirakan bahwa data tambang dibuat berdasarkan komoditas yang dieksplorasi, bukan berdasarkan locus atau titik tambangnya. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved