Berita Surabaya

DPD RI Serap Usulan dan Masukan Pemda Se-Jatim Terkait UU Strategis dan Prolegnas 2023

Kunjungan kerja ke Jatim untuk menginventarisasi usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/fatimatuz
Jajaran pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jatim untuk menginventarisasi usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023, Kamis (22/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Jajaran pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jatim untuk menginventarisasi usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023.

Bertempat di Ruang Bhinaloka, Kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (22/0/2022), para jajaran PPUU tersebut memberikan ruang dialog pada Pemprov Jatim maupun Pemda Kabupaten Kota di Jatim untuk menyampaikan usulan, uneg-uneg ataupun permasalahan yang timbul di daerah akibat adanya aturan UU yang telah ada maupun yang ingin diusulkan.

Sebab dalam momen ini PPUU DPD RI tersebut juga melakukan evaluasi Prolegnas Jangka Menengah tahun 2020-2024.

Ada beberapa masalah yang muncul dan dibahas dalam diskusi menampung aspirasi kali ini.

Seperti terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Di mana nanti jelang Pilkada serentak akan ada banyak sekali kepala daerah yang habis masa jabatannya dan diisi oleh seorang penjabat.

Di Jatim akan ada 19 daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah.
Dan masa satu daerah dipimpin oleh Pj hingga ada kepala daerah baru rentangnya sangat lama.

Salah satu hal yang dibahas adalah permintaan agar undang-undang tersebut ditinjau ulang karena dengan penunjukan Pj dengan rentang waktu yang cukup lama menjadi permasalahan tersendiri karena kewenangan Pj pun terbatas oleh aturan yang lain.

Dimana tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan dan keputusan strategis.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua PPUU DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo mengatakan bahwa memang saat pembahasan tentang UU Pilkada, DPD RI tidak dilibatkan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved