Berita Pasuruan

Bareskrim Polri Limpahkan Tersangka Tambang Ilegal ke Kejari Pasuruan, Berikut 27 Dump Truck

serangkaian panjang penyidikan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri itu selesai dan berkas dinyatakan lengkap

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Deddy Humana
surya/galih lintartika
Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jemmy Sandra. 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Kasus ilegal mining atau penambangan ilegal alias tanpa disertai perizinan di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru. Itu setelah penyidik Bareskrim Mabes Polri melimpahkan perkara yang menetapkan bos tambang pasir dan batu (sirtu) berinisial AT ini ke tahap II yakni ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Kamis (22/9/2022).

Pelimpahan dilakukan setelah serangkaian panjang penyidikan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri itu selesai dan berkas dinyatakan lengkap. Kali ini, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy, Sandra mengatakan, hari ini pihaknya menerima pelimpahan tahap II atas kasus penambangan ilegal di Bulusari. Jaksa menerima tersangka dan barang bukti.

Menurutnya, penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri juga dihadiri Jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung RI dan sejumlah penyidik dari Bareskrim Mabes Polri.

"Penyerahan tersangka dan barang bukti memang membutuhkan waktu yang lama, karena tim Jaksa harus melakukan pengecekan satu per satu barang bukti yang diserahkan ke kejaksaan," jelas Jemmy.

Disampaikan Jemmy, barang bukti dalam perkara ini adalah 27 dump truck dan dua stonecrusher. "Jadi kami teliti betul. Untuk sementara, tersangka dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari," paparnya.

Jemmy mengatakan, barang bukti karena jumlahnya banyak akan dititipkan di Rubasan. Setelah ini, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Bangil untuk segera disidangkan.

Ia menyebut, dalam kasus ini, tersangka diduga kuat dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin di Desa Bulusari yang mengakibarkan kerusakan lingkungan hidup dan mencemari lingkungan. AT diduga melanggar UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Juga undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Jemmy menerangkan, ada beberapa pertimbangan sehingga jaksa menahan tersangka. Pertama, tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun sehingga dapat dilakukan penahanan.

Kedua, tersangka juga pernah ditahan oleh penyidik kepolisian, dan ketiga mengantisipasi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau mempersulit proses persidangan. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved