Berita Surabaya

Perlindungan bagi Pelaku Perkawainan Campuran Hingga Kewarganegaraan Ganda Masih Harus Diperjuangkan

hal yang mempengaruhi adanya kebutuhan kewarganegaraan ganda adalah banyaknya migrasi warga negara akibat globalisasi

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: irwan sy
IST
Ketua Aliansi Pelangi Antar Bangsa Nia Schumacher (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menjadi pendamping APAB, saat acara webinar yang di gelar antara Puska Kessos LPPSP FISIP UI dan APAB. 

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Sampai dengan tahun 2020, 76 persen negara di dunia sudah memiliki respon yang positif terhadap pendekatan kewarganegaraan ganda (double citizenship) dan mengizinkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan dari negara lain tanpa menghilangkan kewarganegaraan dari negara asalnya.

Pada saat ini, lebih dari 130 negara menerima atau mentolerir kewarganegaraan ganda dalam berbagai macam bentuk.

"Peningkatan tersebut telah terjadi sebagai akibat dari migrasi serta peningkatan transformasi kewarganegaraan secara gender-neutral (karena makin banyak negara telah mencabut undang-undang yang hanya memperbolehkan perolehan kewarganegaraan melalui patrilineal descent)," kata Nia Schumacher, Ketua Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Indonesia, dalam acara webinar yang di gelar antara Puska Kessos LPPSP FISIP UI dan APAB.

Dengan demikian, anak hasil perkawinan campuran semakin banyak dan anak-anak ini secara otomatis memiliki kewarganegaraan dari orangtuanya.

Menurut Nia, Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan ini.

Cukup banyak WNI di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan.

Politik hukum kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh Indonesia saat ini menurut Nia, belum memberikan perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran, seperti halnya keluarga Indonesia pada umumnya.

“Seperti mayoritas negara di dunia saat ini telah memberlakukan Kewarganegaraan ganda bagi Keluarga Perkawinan Campuran, maka selayaknya Indonesia memberi perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran dengan penerapan azas kewarganegaraan ganda," ungkap Nia.

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham, Cahyo Rahadian Muzhar SH LLM, mengakui bahwa salah satu hal yang mempengaruhi adanya kebutuhan kewarganegaraan ganda adalah banyaknya migrasi warga negara akibat globalisasi ke negara yang memiliki sistem kewarganegaraan yang berbeda.

Menurutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi berkewarganegaraan ganda.

"Faktor pertama adalah asas berkewarganegaraan berbeda, perkawinan campuran WNI dan WNA, memperoleh kewargaanegaraan negara lain," ungkap Cahyo Rahadian.

Sedangkan menurut Fahri Hamzah mantan anggota DPR RI 3 periode dan juga pernah menjabat sebagai pimpinan DPR, serta saat ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dirinya  terus mendampingi ibu-ibu dalam memperjuangkan kewarganegaraan ganda.

“Saya punya pandangan yang tidak berubah dari dulu tentang ini semua,” kata Fahri, dalam kesempatan yang sama.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved