Berita Nganjuk

Percepat Digitalisasi Daerah, Pemkab Nganjuk Ujicobakan Pembayaran Non-Tunai di 3 Pasar Tradisional

"QRIS digunakan agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat dan aman di pasar tradisional"

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi sempat lesehan saat berdialog dengan pedagang pasar tradisional dalam pengenalan sistem pembayaran non tunai, Rabu (21/9/2022). 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Sistem transaksi non-tunai di pasar tradisional di Kabupaten Nganjuk terus sosialisasikan dan dipastikan penerapannya. Ini setelah sistem transaksi non-tunai tersebut menjadi bagian program percepatan dan perluasan digitalisasi Pemkab Nganjuk.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya berupaya memastikan sistem pembayaran non tunai yang juga program Bank Indonesia di pasar tradisional tersebut dapat berjalan dengan baik.

Setidaknya ada tiga pasar tradisional yakni Pasar Berbek, Pasar Pace, dan Pasar Warujayeng yang terus mendapat pemantauan dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai tersebut. Apalagi program QRIS BI merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

"QRIS digunakan agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat dan aman di pasar tradisional," kata Marhaen, Rabu (21/9/2022).

Untuk itu, dijelaskan Marhaen, dengan melakukan monitoring langsung maka ada empat tujuan yang bisa diketahui. Yakni pertama, memastikan kondisi pedagang usai kenaikan BBM apakah ada penurunan omzet atau tidak.

Kedua, mengimbau masyarakat yang memeroleh bantuan agar tidak dibelikan barang namun dibelanjakan di pasar. Ketiga, melihat perkembangan infrastruktur dari masing-masing pasar tradisional, bagaimana progress revitalisasi pasar. Dan yang terakhir untuk mengimbau dan mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai.

"Kami sebagai pemda harus mencanangkan gerakan kembali berbelanja di pasar tradisional. Karena ini adalah harapan pemerintah untuk memulihkan perekonomian pasar tradisional. Dan melalui sistem pembayaran non-tunai, diharap bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional," ucap Marhaen.

Ia mengakui bahwa saat ini pedagang maupun pembeli belum cukup banyak yang menggunakan transaksi melalui QRIS karena belum familiar. Namun sosialisasi transaksi digital ini tetap berlanjut agar bisa diberlakukan sesuai aturannya.

Sementara Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Nganjuk, Nursholekan mengatakan, sosialisasi tersebut diperuntukkan kepada pedagang pasar dari UKM atau pedagang kecil untuk menggunakan metode pembayaran QRIS guna menghindari pembayaran tunai.

Hal ini sesuai dengan program dari Bank Indonesia dan Satgas TP2DD pusat bahwa digitalisasi daerah baik pembelanjaan maupun pendapatan, harus dilaksanakan pada tahun 2023.

"Dan itu sesuai amanat dari Presiden RI bahwa digitalisasi di tahun 2023 harus berjalan dan semua kegiatan pembelanjaan keuangan harus menggunakan sistem digital," ujar Nursholekan.

Di Kabupaten Nganjuk sendiri, tambah Nursholekan, baru empat dari 35 pasar tradisional yang sudah diadakan sosialisasi atau digitalisasi. Dan untuk selanjutnya sosialisasi akan tetap berlanjut di pasar tradisional lainya.

"Untuk praktek pembayaran non-tunai, sistem digitalisasi sebelumnya sudah digunakan dalam pembayaran pajak dan retribusi yang telah menggunakan elektronik Stor atau e-Stor,” tutur Nursholekan. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved