Berita Surabaya

Antisipasi Kekerasan di Ponpes, PWNU Jatim Segera Luncurkan 40 Posko Pesantren Ramah Anak

Sebagai upaya antisipasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren (Ponpes), PWNU Jatim akan bentuk Posko Pesantren Ramah Anak

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Cak Sur
Istimewa/NU Jatim
Sekretaris PWNU Jawa Timur, Prof Akh Muzakki dan Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Shohib bersama jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PWNU Jawa Timur membentuk Pos Koordinasi di 40 pesantren dengan melibatkan pihak terkait.

Posko ini dibentuk sebagai upaya antisipasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).

Selain itu, melalui program itu pula diharapkan memberi tambahan jaminan bagi wali santri akan keberadaan putra-putrinya di ponpes. Launching Posko Pesantren Ramah Anak akan dilakukan PWNU Jawa Timur dalam waktu dekat.

Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Shohib menyatakan, pihaknya prihatin jika ada kasus kekerasan di pesantren. Sehingga, dukungan penuh diberikan sebagai upaya konkret agar masalah kekerasan dan perundungan anak tidak terjadi di pondok pesantren di masa mendatang.

"Kami semua tentu prihatin peristiwa itu merupakan semacam peringatan kepada semuanya, terlebih kepada NU yang banyak pesantrennya," kata Gus Salam kepada wartawan, Rabu (21/9/2021).

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang itu menyadari, kini pengasuh ponpes memerlukan suatu cara yang sungguh-sungguh bisa diandalkan untuk mengelola santri yang tinggal di pesantren. Apalagi, dengan jumlah santri yang mencapai belasan ribu.

"Bisa dibayangkan bagaimana mengelola dan mengawasi sekian banyak santri, ini tentu bukan hal yang mudah. Tentu, pesantren telah membuat skema, manajemen dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurut Gus Salam, para kiai dan ulama pesantren di PWNU Jawa Timur, khususnya pengasuh ponpes, berharap di masa mendatang pesantren bisa lebih dikelola dengan baik sehingga peristiwa yang memprihatinkan bisa dicegah agar tidak terulang lagi.

Kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak bisa dibenarkan. Sehingga, dibutuhkan regulasi sebagai langkah mitigasi dan antisipasi.

"Kekerasan dalam bentuk apapun dan di manapun tidak dibenarkan. Norma agama dan peraturan perundang-undangan jelas melarangnya," ungkap Gus Salam.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved