Berita Pamekasan

Warga Tak Perlu Bakar Truk, DPRD Pamekasan Minta Polisi Mencegah Masuknya Tembakau dari Luar Madura

maka untuk mencegah masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan, pemerintah diminta bekerjasama dengan APH

Penulis: Muchsin | Editor: Deddy Humana
surya/muchsin
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ali Maskur. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Aksi penghadangan sampai pembakaran truk pengangkut tembakau dari Bojonegoro oleh warga Pamekasan, Kamis (15/9/2022) lalu, masih menjadi bahasan panas. Kalangan DPRD Pamekasan pun ikut bersuara atas kejadian yang diakibatkan kurangnya pengawasan atas pelarangan tembakau dari luar Madura itu.

Agar tidak terjadi aksi serupa, maka untuk mencegah masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan, pemerintah diminta bekerjasama dengan aparat penegah hukum (APH). Sebab kalau hanya mengandalkan Satpol PP, maka masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan masih sulit dikendalikan.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ali Maskur kepada SURYA, Selasa (20/9/2022) mengatakan, kerja sama dengan APH harus dianggarkan lewat anggaran belanja pendatapan daerah (APBD). Langkah ini untuk mengawasi gudang pembelian tembakau di Pamekasan, juga mengawasi setiap masuknya armada dari luar Madura menuju Pamekasan.

“Keterlibatan APH itu, selain Satpol PP dan dinas perhubungan, juga aparat kepolisian, TNI, kejaksaan dan pengadilan negeri. Semua ini dilakukan demi mencegah upaya oknum tertentu memasukkan tembakau luar Madura ke Pamekasan. Selain itu LSM dan tim pemantau yang selama ini sudah terbentuk, tak perlu dibubarkan. Tetapi diintensifkan lagi dan disatukan ke dalam satu tim,” ujar Ali Maskur.

Ali Maskur mencontohkan, Pemkab Temanggung, Jawa Tengah, memiliki cara yang bagus dan patut ditiru. Dalam upaya mencegah masuknya tembakau luar ke daerah Temanggung, pemda bekerjasama dengan APH.

Ini wajar, karena tembakau di Temanggung cukup tinggi, antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per KG. Padahal kualitas tembakaunya sama dengan tembakau Pamekasan yang ditanam di daerah pegunungan.

Menurut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) itu, pihaknya tidak sepenuhnya menyalahkan Satpol PP yang beralasan pada musim tembakau tahun ini tidak maksimal melakukan pencegahan masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan, lantaran terbentur anggaran.

Diakui, pemangkasan anggaran di Satpol PP pada 2022 lantaran pandemi Covid-19. Namun pihaknya berjanji, jika hal itu yang dijadikan alasan, maka tahun depan anggaran untuk pengendalian dan penegakan perda akan dimaksimalkan.

Ali Maskur menyarankan, untuk menjawab keluhan dari Satpol PP mengenai anggaran, hendaknya sekretaris daerah (Sekda) selaku ketua tim anggaran (Timgar) dan bagian perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) mengusulkan kepada ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan.

“Nah, berapa kebutuhan untuk melakukan operasi penegakan perda tata niaga tembakau itu, biar Banggar DPRD nanti yang akan menghitungnya,” kata Ali Maskur. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved