Berita Jember

Pemkab Jember Tak Segera Lunasi Rp 13 Miliar ke Rekanan, Dikhawatirkan Berdampak pada Opini BPK

jika utang wastafel itu tidak segera dilunasi maka dikhawatirkan menjadi ganjalan untuk opini Badan Pemeriksa Keuangan

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Deddy Humana
surya/sri wahyunik
David Handoko Seto, dari Fraksi NasDem ketika membacakan PU Fraksi NasDem atas nota pengantar Perubahan APBD Jember tahun 2022, Selasa (20/9/2022). 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Jember mengkritisi tidak adanya anggaran pelunasan utang proyek wastafel di Perubahan APBD Jember tahun 2022. Kritik Fraksi NasDem ini disampaikan saat rapat paripurna beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi atas nota pengantar P-APBD Jember tahun 2022, Selasa (20/9/2022).

Juru Bicara Fraksi NasDem, David Handoko Seto mengatakan, pihaknya menyayangkan Pemkab Jember tidak mengalokasikan anggaran pembayaran proyek pengadaan bak cuci tangan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tersebut secara keseluruhan.

"Dari putusan pengadilan sebesar Rp 13 miliar, Pemkab hanya menganggarkan Rp 1,5 miliar di Perubahan APBD sekarang. Padahal rekanan penyedia bak cuci tangan ini sangat menunggu, dan mereka sudah menang gugatan di pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap," tegas David.

Padahal, lanjut David, dari nota pengantar Perubahan APBD yang disampaikan bupati, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) malah mendapatkan tambahan anggaran. Sementara utang proyek wastafel yang sudah diputuskan melalui pengadilan, malah tidak dianggarkan pelunasannya.

"Padahal anggaran di OPD-OPD tersebut sebenarnya bisa ditunda. Jika pemkab memang serius, seharusnya tidak sulit merevisi anggaran untuk penyediaan anggaran pembayaran utang ke pihak ketiga rekanan wastafel itu," imbuhnya.

Fraksi NasDem menambahkan, jika utang wastafel itu tidak segera dilunasi maka dikhawatirkan kembali menjadi ganjalan untuk opini keuangan Pemkab Jember dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau tidak segera dilunasi, khawatir malah jadi ganjalan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," pungkas David.

Seperti diberitakan sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember menghukum Pemkab Jember untuk membayarkan proyek pengadaan bak cuci tangan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Vonis itu dijatuhkan atas gugatan yang dilayangkan oleh 14 rekanan pengadaan bak cuci tangan ke PN Jember.

Hakim memutuskan Pemkab membayar sebesar Rp 13 miliar kepada rekanan tersebut. DPRD Jember menilai, vonis dari hakim itu bisa dipenuhi dengan memakai anggaran yang dialokasikan di Perubahan APBD Jember tahun 2022.

Namun rupanya anggaran yang disediakan tidak sebesar Rp 13 miliar, tetapi hanya Rp 1,5 miliar. Sisanya, rencananya dibayarkan di anggaran tahun berikutnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved