Berita Kota Kediri

Cintai Produk Anak Bangsa, Pemkot Kediri Gunakan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa

Pemkot Kediri telah mewajibkan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara daring melalui katalog dan mbizmarket

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Deddy Humana
surya/didik mashudi
Sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri serta memperhitungkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diikuti seluruh unit organisasi Pemkot Kediri, Senin (19/9/2022). 

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Kampanye penggunaan produk buatan anak bangsa sudah gencar dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Penekanan ini juga dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkot Kediri asalkan pemakaian Produk Dalam Negeri (PDN) tetap memperhitungkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa daerah di seluruh unit organisasi.

“Saat ini pemerintah daerah diwajibkan memenuhi 40 persen anggaran belanja yang memprioritaskan PDN utamanya dari UMKM pada APBD,” jelas Muklis Isnaini, Kepala Bagian PBJ Kota Kediri dalam Sosialisasi PDN dan TKDN, Senin (19/9/2022).

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk memberikan pemahaman terkait TKDN. Dalam kegiatan ini Bagian PBJ Pemkot Kediri berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri serta Inspektorat Kota Kediri sebagai pemateri.

Dijelaskan, Muklis, apabila terdapat produk dalam negeri yang nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen, maka wajib menggunakan produk bernilai TKDN minimal 25 persen.

Guna memperkuat kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat telah menerbitkan dua regulasi di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

TKDN akan menjadi syarat keikutsertaan dalam program fasilitasi pemerintah lainnya. Menurut Muklis, ini menjadi strategi pamungkas pemerintah dalam mendongkrak pemasaran.

Pemkot Kediri telah mewajibkan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara daring melalui katalog dan mbizmarket. “Diharapkan dengan melalui toko daring pengadaan lebih mudah, administrasi lebih tersistem jadi kalau ada audit tinggal minta username dan password ke PBJ,” jelasnya.

Agar terealisasi dengan baik, kebijakan yang ditetapkan sejak 2014 itu perlu diawasi lembaga yang berwenang, dalam hal ini yakni Inspektorat Kota Kediri. Pemkot Kediri berharap sosialisasi dapat meningkatkan semangat cinta produk dalam negeri, serta agar produk buatan Indonesia dapat berjaya di tanah air. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved