Berita Lamongan

Belum Ada Suara Kritis saat Pembahasan 9 Raperda, Kaji Yes Merespons Pandangan Umum DPRD Lamongan

rapat paripurna pembahasan sembilan raperda itu masih mulus, karena tidak ada satu fraksi pun bersuara kritis

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Lamongan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (19/9/2022). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Tahun ini ada sembilan (9) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bakal digodok dalam paripurna di DPRD Lamongan, masing-masing lima raperda usulan pemda dan empat raperda sebagai inisiatif DPRD.

Sebelumnya pihak eksekutif dan legislatif sudah menyerahkan dokumen pandangan dan pendapat yang dipaparkan pekan lalu. Dan Senin (19/9/2022) ini, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang ganti menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Lamongan terhadap lima raperda usulan pemda dalam rapat paripurna penyampaian jawaban bupati.

Yuhronur mengapresiasi atas saran dan masukan dari berbagai fraksi di DPRD Lamongan sehingga dapat menyempurnakan usulan raperda dari pemda. Secara umum, rapat paripurna pembahasan sembilan raperda itu masih mulus, karena tidak ada satu fraksi pun bersuara kritis atas raperda yang sebelumnya dipaparkan pemda.

Yuhronur awalnya menjawab masukan terkait raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing di mana agar dilakukan pendataan tenaga kerja asing secara detail. Masukan dan saran atas raperda itu diberikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI).

Dijelaskan bupati yang disapa Kaji Yes itu, Pemkab Lamongan telah melakukan monitoring, evaluasi dan pendataan yang dikoordinasikan dengan Kementrian Tenaga Kerja melalui aplikasi tka-daerah-kemenaker.go.id dan kantor Imigrasi Kelas I, serta Tim Pengawasan terhadap orang asing.

Kemudian terhadap harapan Fraksi Partai Golkar atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan khususnya yang berbasis elektronik, Pemkab Lamongan telah melakukan pendampingan dalam pengisian sistem OSS untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan perizinan berusaha di Mal Pelayanan Publik.

Pihaknya juga mengapresiasi Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PNRI atas masukan dan usulan terhadap Raperda tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Pemkab juga melakukan Pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Mengingat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diatur kebijakan lintas sektoral,” ungkap Kaji Yes.

Sementara juru bicara DPRD Lamongan, Kasdono mengapresiasi pendapat bupati atas empat Raperda Inisiatif dewan. Menurutnya saran Kaji Yes agar substansi muatan Raperda ditambah dengan upaya preventif dalam mencegah permasalahan hukum dalam Raperda tentang Desa Wisata, akan menjadi perhatian dan disempurnakan dalam pembahasan tingkat pansus.

“Kami dari DPRD Lamongan menyampaikan terima kasih. Terutama atas berbagai saran dan masukan terkait Raperda tentang penyelenggaraan Reklame, Raperda tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Kasdono. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved