Grahadi

Pemprov Jatim

Rakor Pemberantasan Korupsi, Gubernur Khofifah Kukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi Jatim

Gubernur Khofifah mengumpulkan bupati, wali kota dan juga para ketua DPRD se Jawa Timur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan bupati, wali kota dan juga para ketua DPRD se Jawa Timur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/9/2022).

Dalam rakor yang turut hadir Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri tersebut, para bupati/wali kota dan juga para ketua DPRD diajak untuk menyatukan semangat dan tekad untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh KPK, mereka juga diberikan pengarahan terkait titik-titik rawan tindak pidana korupsi, kewaspadaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta upaya pencegahan korupsi lainnya.

Gubernur Khofifah menyebut, rakor ini adalah forum penguatan hulu hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim, setelah sebelumnya para kepala desa dikumpulkan dan mendapat pengarahan KPK serta dilanjutkan dengan para instruktur. Mak,a hari ini giliran para kepala daerahnya dan juga legislatif.

"Pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah. Yang kemudian dilakukan penguatan untuk para instruktur di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Dan khusus hari ini yang dikuatkan adalah bupati/wali kota dan ketua DPRD," tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, pencegahan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK saja. Melainkan harus melibatkan semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik pihak eksekutif dan legislatif.

"Mengkoordinasikan eksekutif, legislatif di seluruh kabupaten kota dan provinsi menurut saya tetap menjadi bagian penting baik konsolidasi program konsolidasi anggaran dan konsolidasi komitmen bersama," jelasnya.

Sehingga, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah komitmen dan rencana aksi untuk memaksimalkan seluruh proses upaya pencegahan korupsi. Khususnya penyalahgunaan wewenang yang rentan terjadi.

Secara khusus, Khofifah memberi warning pada bupati/wali kota agar jangan sampai melakukan jual beli jabatan. Karena banyak kasus tipikor yang menjerat kepala daerah erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang.

Oleh sebab itu, Ia mengajak semua kepala daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan mengawal seluruh berjalannya proses pemerintahan di daerah masing-masing.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved