Grahadi

Pemprov Jatim

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 185 Miliar untuk Bansos Dampak Kenaikan BBM, Siapa Saja yang Dapat?

Pemprov Jatim akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 185 miliar untuk bantalan sosial sebagai penyokong masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Hotel Shangrilla Surabaya, Rabu (14/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memastikan bahwa pihaknya akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 185 miliar untuk bantalan sosial sebagai penyokong masyarakat terdampak kenaikan harga BBM dan upaya pencegahan terjadinya inflasi daerah.

Disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Hotel Shangrilla Surabaya, anggaran Rp 185 miliar tersebut diambilkan dari Dana Transfer Umum (DTU) dan juga dari Biaya Tak Terduga (BTT) Pemprov Jawa Timur.

“Sesuai amanah wajib adalah dua persen dari sisa DTU yang disalurkan, tapi kami lebih yaitu sebesar 2,21 persen DTU. Jadi totalnya alokasi anggaran kami untuk program pengendalian inflasi dari DTU mencapai Rp 66,6 miliar. Selain itu juga ada dana BTT sebesar Rp 118,4 milliar sehingga totalnya Rp 185 miliar,” tegas Emil Dardak.

Lebih lanjut ditegaskan Emil dana Rp 185 miliar tersebut digunakan untuk banyak peruntukan dalam rangka penanggulangan dampai kenaikan harga BBM. Ada yang diberikan dalam bantuan langsung pada sasaran khususnya sektor masyarakat terdampak, dan yang ada pula yang berbentuk program dan scale up program yang sudah ada.

“Ada yang untuk subsidi transportasi umum, subsidi ongkos angkut sektor produksi, program padat karya, dan juga program bantalan sosial yang bisa kita arahkan untuk penguatan kita menghadapi proses ini,” tegas Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini menjelasakan, bantalan sosial akan diberikan untuk masyarakat terdampak di sektor transportasi, sektor kelautan dan nelayan, serta UMKM. Bahkan yang tak ketinggalan, para penyandang disabilitas juga turut yang masuk mendapatkan bantalan sosial dari Pemprov Jatim.

Disampaikan Emil, anggaran penanggulangan kenaikan BBM ini dialokasikan dengan disebar di sejumlah OPD sesuai bidang dan sasaran yang akan mendapatkan intervensi dari pemerintah.

Misalnya untuk kalangan disabilitas akan mendapatkan bantuan top up penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600 ribu dengan total penerima 4.000 orang di 38 kabupaten kota.

Bantuan ini diberikan dalam empat kali dalam empat bulan masing-masing Rp 150.000 per orang per bulan. Dengan total alokasi anggaran yang disalurkan oleh Dinas Sosial Jatim mencapai Rp 2,4 miliar.

Kemudian untuk para warga terdampak di sektor transportasi, diberikan untuk pengemudi ojek pangkalan dan ojek online. Dengan total sasaran sebanyak 24.271 orang. Jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp 600.000 per orang. Alokasi bantuan sebesar Rp 14,5 miliar akan disalurkan oleh Dinas Perhubungan Jatim.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved